Network
INDOBALINEWS - Dalam rangka memperingati Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke-78, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan kegiatan Legal Expo Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM, Minggu 6 Agustus 2023 bertempat di Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan pentingnya menerapkan konsep pelayanan yang didasari oleh semangat melayani dan mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI bahwa negara hadir untuk melayani, dan Kemenkumham berupaya menjadi pemerintahan yang jemput bola dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat,” ucap Anggiat Napitupulu.
Baca Juga: Motor Mania Tempuh 600 Km Menuju Bali Hadiri TVS RON: How 'Modern Retro' Are You?
Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78 ini dijadikan momentum untuk mengenalkan Kemenkumham sebagai organisasi yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat.
“Legal Expo ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar lebih dekat dengan Kemenkumham dan memahami layanan-layanan yang disediakan,” ungkapnya
Adapun jenis layanan yang diselenggarakan pada Legal Expo meliputi:
1. Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual, mencakup informasi dan konsultasi mengenai merek dagang, hak cipta, dan Indikasi Geografis.
2. Pelayanan Publik AHU, menyediakan layanan terkait kewarganegaraan, apostille, dan perseroan perorangan.
3. Pelayanan Publik Imigrasi, memberikan layanan terkait paspor dan perpanjangan KITAS.
4. Pelayanan Publik Pemasyarakatan, meliputi pameran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pentas seni WBP.
5. Pelayanan Kanwil, meliputi Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang memfasilitasi dialog antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan masyarakat terkait dengan permasalahan Hukum dan HAM.
Baca Juga: Back To Pancasila, Jadikan Indonesia Negara yang Diperhitungkan
Kegiatan Legal Expo tersebut turut dihadiri oleh Pimti Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta JF/JFU di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
