Network
INDOBALINEWS - Masyarakat yang menjadi debitur dan terlambat membayar angsuran lebih dari 2 kali berhak meminta surat ijin permohonan penarikan dari pengadilan negeri jika kendaraannya dieksekusi. Sebab eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fudisia.
Hal itu dijelaskan oleh Kanit 3 Subdit 3 Dirkrimum Polda Bali dalam acara Jumat Curhat yang digelar oleh Polda Bali di CV Waja Motor Group 20 Oktober 2023, saat Edo seorang karyawan CV menanyakan terkait cara menghadapi debitur yang terlambat membayar angsuran yang lebih dari 2 kali padahal orangnya jelas dan alamat tempat tinggalnya jelas
"Sesuai putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 januari 2020 eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fudisia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri," ucap Kanit 3 Subdit 3 Dirkrimum Polda Bali.
Baca Juga: Ngaben Sedikit Beda, Khas Warga Desa Adat Munduk Andong Tabanan
Kegiatan ini dipimpin oleh Wadansat Brimob yang didampingi oleh Kanit Ranmor Unit 3 Subdit 3 Dirkrimum Polda Bali Polda Bali, Kasubdit Satpam bin Polsus Ditbinmas Polda Bali dan Wabid Labfor Polda Bali.
Acara diawali dengan sambutan Wadansat Brimob diawali dengan penjelasan Jumat Curhat adalah program yang didorong oleh Mabes Polri, guna menampung keluhan atau aspirasi masyarakat adapun kunci Jumat Curhat adalah membangun informasi dua arah dan bisa terbangun kolaborasi untuk menjaga kamtibmas yg kondusif.
Pertanyaan ain terkait Apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia masih berlaku.
Baca Juga: Didapuk Ketua Tim Pemenangan, Wayan Koster Target Ganjar-Mahfud Menang 95 Persen di Bali
