INDOBALINEWS - Belakangan beredar surat palsu penggalangan dana pengamanan Pilkada mengatasnamakan Gubernur Bali I Wayan Koster. Modus penipuan yang mencatut nama Gubernur Bali ini dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan menyebarkan sebuah surat palsu yang berisikan permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.
Baca Juga: Deklarasi MICE Forum, Bersatu Bangkitkan MICE Bali
Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos), Gede Pramana di kantornya Selasa 13 Oktober 2020, surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda itu ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahan BUMN/BUMD/Kontraktor/Jasa Lainnya Perdagangan Umum/Perbankan se-Bali.
Baca Juga: Wagub Cok Ace : Pandemi, Waktunya Berbenah di Semua Lini Pariwisata Bali
"Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita. Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Gubernur Bali Wayan Koster," ujar Gede Pramana salam siara persnya yang dikutip indobalinews.com.
Baca Juga: Gubernur Koster Ajak UNUD Makin Berperan dalam Pembangunan Bali
Ditambahkannya juga, dalam surat yang beredar tersebut, pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Bali mengalami kekurang dana sehingga berharap Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan yang ada di Denpasar ikut membantu.
Baca Juga: Pemilihan Bali Jadi Venue 'Naker Tanggap Covid 2020', Diapresiasi Koster
Gede Pramana menegaskan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster tidak ada mengeluarkan surat penggalangan dana tersebut. Ia juga mengatakan sangat menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama Gubernur.
Baca Juga: Sakit di Tengah Laut, Kapten Kapal Liberia Minta Dievakuasi Basarnas Bali
Ia berharap, pihak-pihak yang telah menerima surat tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan ke rekening yang tertera dalam surat. Ia juga menghimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Gubernur atau pejabat lainnya.
Baca Juga: Putri Koster : Koperasi Petani Jaga Kestabilan Harga, Pangkas Jalur Distribusi
"Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai," ujar Pramana seraya menegaskan agar masyarakat melaporkan apabila menemukan ada pihak-pihak yang memalsukan nama Gubernur atau Pejabat lainnya.(***)