Network
INDOBALINEWS - Menyusul ditetapkannya oleh KPK, Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka orupsi bansos COVID-19, sebagai partai yang menaungi pilihan partai politik Mensos, PDIP menyatakan menghormati proses hukum yang terjadi.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 seperti yang dikutip oleh indobalinews.com dari Antaranews.com.
Baca Juga: Pelantikan Saka Bakti Husada Badung, Perkuat Pembangunan Kesehatan Masayarakat
Selain itu Hasto menyatakan siapapun wajib bekerjasama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK. "Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Baca Juga: Update Penanggulangan Covid-19 di Bali, Sabtu 5 Desember 2020
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader-nya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
