Network
INDOBALINEWS - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kegiatan ekonomi di ruang laut harus ramah lingkungan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut kembali meningkat di tahun ini.
Untuk mencapai target itu, KKP memastikan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan
Baca Juga: Posko Berdampak Signifikan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Tanah Air
Baca Juga: Pertamina Jamin Pasokan Energi di Jatimbalinus Tetap Aman Selama Ramadan hingga Lebaran
Baca Juga: Kapolri Tidak Tegas Oknum Polisi Terlibat Narkoba dan Pidana Karena Rusak Citra Kepolisian
"Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis dilansir INDOBALINEWS Senin 12 April 20201
Salah satu yang dilakukan KKP dalam memastikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di ruang laut adalah dengan melibatkan para ahli dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Baik itu ahli di bidang kelautan, ekonomi, hingga lingkungan.
Menteri Trenggono menjelaskan, pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan ekonomi beragam bentuknya. Seperti penanaman kabel atau pipa bawah laut untuk sarana telekomunikasi, pengeboran minyak dan gas alam, hingga kegiatan wisata.
Baca Juga: BNPB Minta 30 Provinsi Siaga Hadapi Ancaman Bibit Siklon Tropis 94W
Baca Juga: Fitur Google Ini Bikin Ramadan Tetap Seru Bersama Keluarga di Rumah
Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) alias kas negara.
Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal.
Pada sisi lain, kegiatan ekonomi di ruang laut tidak boleh mengancam kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Sebab keberadaan padang lamun, karang dan semua biota yang ada di lautan juga sangat penting karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
Baca Juga: Miliki Saluran TV dan Radio Kapolri Jenderal Sigit Ingin Hadirkan Polisi Sepanjang Hari
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Ibadah Berjamaah di Bulan Ramadan dengan Protokol Kesehatan Ketat
Diantaranya berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan bergizi hingga mengurangi efek pemanasan global. "(Ruang laut) ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan," bebernya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, PNBP di bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) pada 2021 melonjak menjadi Rp7,9 miliar dari tahun sebelumnya Rp3,7 miliar.
"Penerimaan di antaranya berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, serta dari kerja sama pemanfaatan (KSP) pulau-pulau kecil," tuturnya.
Baca Juga: Bangun Semua Tempat Ibadah Kapolda Bali Ingin Implementasikan Kebhinekaan pada Lingkungan Polri
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Indonesia Miliki 2.193 Startup Masuk Lima Besar di Dunia
Untuk mencapai peningkatan penerimaan bagi negara dari bidang pengelolaan ruang laut, pihaknya juga meningkatkan layanan ke masyarakat.
"Pemanfaatan teknologi akan dikedepankan, salah satunya untuk perizinan sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien," tutupnya. ***
