Network
INDOBALINEWS –Pascapenembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang mengakibatkan Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha pemerintah mengevaluasi keamanan di Tanah Papua.
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan," terang Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin 26 April 2021.
Dalam keterangan tertulis diterima IndoBaliNews, Moeldoko mengingatkan, jangan terjebak pada situasi itu. Harus ada perubahan dan pembenahan.
Baca Juga: Lantang Suarakan Kebenaran dan Mantapkan Konsolidasi, AHY Yakin Demokrat Kembali Berjaya
Pada kesempatan itu, Moeldoko mengucap bela sungkawa atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, Kabinda Papua Danny Nugraha.
Kasus ini pun jadi evaluasi bersama dan Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.
Senada dengan Moeldoko, Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu.
Baca Juga: Korem 083 Baladhika Jaya Terus Bangkitkan Semangat Keluarga Korban KRI Nanggala-402
Dengan begitu, lanjut mantan Kapolda Papua ini, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.
Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.
“Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” Teddy menegaskan.
Baca Juga: Brigjen TNI IGP Danny Karya Nugraha Dikabarkan Tengah Promosi Jabatan Kasdam IX Udayana
Dalam pertemuan disampaikan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris.
Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada rapat ini, Moeldoko engumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. ***
