Harun Bano mengatakan masyarakat yang berada dikediaman Lukas Enembe harus mundur agar tidak terjadi benturan dengan penegak hukum dan menjadi korban.
Harun Bano menilai Lukas Enembe seharusnya berani dan tidak perlu membuat masyarakat menjadi tameng untuk melindunginya dari pihak penegak hukum.
Perbuatan tersebut sebagai upaya untuk menutupi kesalahan dan mengatas namakan adat, ujar Harun.
Sementara itu, menurut Harun, selama pemerintahan Lukas Enembe dirasakan bahwa pembangunan jalan di Papua tidak ada perbaikan dan birokrasi dinilai berbelit - belit.
Disisi lain pembangunan juga tidak merata karena ada muatan kepentingan terhadap daerah tertentu, ucap Harun.
Harun juga menyoroti terkait dengan adanya hambatan yang dikeluhkan masyarakat terhadap pemerintahan provinsi.
Menurutnya Kemendagri perlu menggantikan Lukas Enembe dengan pejabat sementara.
Sedangkan, terkait dengan Status Kepala suku besar Papua, Harun menyebutkan Lukas Enembe hanya diterima di daerahnya saja dan daerah lain menolaknya karena setiap suku mempunyai aturan yang berbeda. ***