INDOBALINEWS – Dugaan diskriminasi terhadap perempuan pembawa acara (master of ceremony/MC) dalam acara yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster mendapat tanggapan makin luas.
Isu tersebut mencuat setelah MC Putu Dessy mengunggah curahan hati melalui akun Instagram tentang perlakuan diskriminasi yang ia alami saat menjadi MC acara yang dihadiri Gubernur Bali.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun ikut berkomentar.
Baca Juga: Lulus Terbaik Pertanian Universitas Warmadewa, Putra Labuan Bajo Ini Ingin Bangun Kampung Halaman
Kata dia semua tempat kerja, baik formal maupun informal tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan adanya kebijakan yang bersifat inklusif di tempat kerja.
Tentang adanya dugaan diskriminasi terhadap perempuan pekerja event dalam acara yang dihadiri Gubernur Bali seperti yang menimpa Putu Dessy, Bintang Puspayoga mengatakan hal tersebut seharusnya tidak terjadi.
“Ketika mendapat informasi tersebut Sabtu lalu, saat itu juga saya langsung menugaskan staf khusus berkomunikasi dengan Pemprov Bali,” kata Bintang Puspayoga dikutip Indobalinews dari laman Kemenpppa, Selasa 14 September 2021.
Bintang Puspayoga menyebut Kemen PPPA secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja dalam bentuk apapun, mulai dari proses perekrutan, menjalankan pekerjaan, promosi jabatan, hingga dalam pemenuhan hak-hak pekerja seperti gaji, cuti, dan lainnya.
Baca Juga: Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan Bahas Nuklir Korea Utara Pascauji Coba Rudal Jelajah
“Semua kebijakan, program, dan kegiatan di tempat kerja sudah seharusnya mencerminkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki,” kata Bintang Puspayoga.
Ia pun berharap berharap masalah seperti yang menimnpa Putu Dessy tersebut dapat segera diselesaikan agar tidak lagi meresahkan perempuan pekerja event.
Bintang Puspayoga menjelaskan merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemimpin hingga staf untuk bersatu padu memberi ruang terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja dan bebas dari semua bentuk diskriminasi.
Kata dia perlu dimulai dari adanya komitmen kemudian diimplementasikan pada kebijakan, program, dan kegiatan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan.
Baca Juga: Afghanistan Krisis Keuangan, Warga Menjual Barang untuk Menyambung Hidup
“Lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan perempuan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap perlakuan diskriminasi, kekerasan maupun pelecehan,” tuturnya.
Ia menambahkan semua pihak perlu bahu membahu mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja.
“Jangan memandang rendah perempuan pekerja di dunia kerja, kesetaraan pun dapat tercipta jika tidak ada stigma negatif terhadap perempuan,” tegasnya.
Ia mengingatkan Indonesia berkomitmen dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang***