Network
INDOBALINEWS – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) di Provinsi Bali dinilai tidak tepat sasaran dan jauh dari target maksimal.
Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali menyampaikan hal tersebut saat memberikan tanggapan dan penyampaian umum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang Sidang Utama DPRD Bali, pada Senin, 13 September 2021.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali Utami Dwi Suryadi membacakan tanggapan fraksi tentang beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gubernur Bali Wayan Koster, terutama distribusi BLT dan bansos.
Baca Juga: Mossad Israel Hancurkan Peralatan IAEA di Fasilitas Nuklir Iran
Disebutkan bahwa Gubernur Bali perlu memperhatikan beberapa hal seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat.
"Disarankan kepada Gubernur agar diadakan supervisi kepada aparat pelaksana dengan pengawasan ketat, supaya pelaksanaannya lebih intensif dan tepat sasaran," kata Utami.
Hal lain yang disorot Fraksi Demokrat adalah penanggulangan pandemi Covid-19, meskipun pelaksanaan vaksinasi berbasis banjar telah berjalan dengan baik, agar dilanjutkan untuk memaksimalkan vaksinasi tahap kedua.
Kata Utami upaya tersebut bertujuan membantu dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan vaksinasi di lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal warga.
Baca Juga: Taliban Temukan Emas Batangan dan Uang Enam Juta Dolar AS di Rumah Mantan Wakil Presiden Afghanistan
