Soal Investor Telantarkan Lahan, KASTA NTB Ingatkan Kepentingan Rakyat

31 Oktober 2022, 19:03 WIB
Jawaban Pemerintah Pusat, Soal Evaluasi HGB PT. EST /Habib Indobalinews

INDOBALINEWS - Investor yang diduga menelantarkan lahan seluas 103,5 Hektar di Tomang-omang, Lombok Tengah, NTB, harus dilakukan evaluasi kembali sesuai regulasi.

Selama 30 tahun lebih, kata Presiden Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB, L. Wink Haris yang didampingi Ketua  DPD Lombok Tengah, L. Arik Rahman Hakim, SH, investor atas nama PT.EST ini tidak ada aktifitas sama sekali.

"Karena itu, kita ingatkan aparat pemerintah daerah untuk lebih teliti dalam mengambil kebijakan," katanya, Senin 31 Oktober 2022.

Baca Juga: Terancam Dipecat, Oknum Pegawai Puskesmas Diduga 'Selingkuh Bisnis' dengan Rumah Sakit Swasta

Aparat pemerintah desa, katanya, jangan hanya mementingkan kepentingan investor, tetapi adalah keharusan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Masalahnya, kata dia, status keberadaan investor ini, sedang proses peninjauan kembali ijin Hak Guna Bangun (HGB) yang dimilikinya 30 tahun silam.

Baca Juga: Korban Tewas Jembatan Ambruk di India Capai 81 Orang Lebih, Puluhan Lainnya Cedera

Bahkan, kata Arik Rahman Hakim, sebelumnya, sekitar tahun 2017 lalu,  sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak, termasuk Kepala ATR/BPN setempat.

Isi dari kesepakatan tersebut, ungkapnya, bahwa PT. EST ini dinyatakan telah menelantarkan lahan, sehingga SHGB nya akan dievaluasi kembali.

Baca Juga: Tragedi Halloween di Itaewon, Aktor Korea Selatan Lee Ji Han Tewas

Menariknya dalam hal ini, kata dia, beberapa waktu yang lalu, PT. EST ini, justru memberikan somasi kepada masyarakat yang menempati lahan tersebut selama 30 tahun tanpa putus.

Tentu saja, katanya, masyarakat menolak, dengan berbagai macam alasan, yang bahkan ada sebagian kecil yang sudah diganti rugi dan tidak sama sekali.

Baca Juga: Bali United U-20 Matangkan Persiapan Sambut EPA 2022, Siapkan Uji Coba Lawan Perseden Denpasar

Dia menjelaskan, KASTA NTB dalam hal ini, tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga somasi dari PT.EST ini, perlu dipertanyakan dasarnya.

"Bahkan, kita sudah berkirim surat kepada Pemerintah Pusat dan sudah ada jawaban," katanya. ***

 

 

 

Editor: Shira Ade

Tags

Terkini

Terpopuler