INDOBALINEWS - Bupati Lombok Timur, Drs.H.M.Sukiman Azmy sudah menegaskan, bahwa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Selatan harus tetap dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
Proyek SPAM ini, kata dia, bukan semata untuk kepentingan pembangunan, tetapi lebih dari memenuhi hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan.
"Proyek pemenuhan hajat hidup orang banyak yang berkeadilan sosial ini, harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh digagalkan," katanya, pada acara sosialisasi di Kecamatan Sikur, Rabu, 15 Maret 2023.
Baca Juga: Kasus WNA Suriah BerKTP Bali, Oknum Kadus Jadi Tersangka dan Ditahan Di Lapas Kerobokan
Mengingat dampak proyek SPAM yang manfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas, sebut Sukiman, maka pengawalannya akan dilakukan bersama aparat pengamanan.
Munculnya pertentangan di sekitar masyarakat sumber air, bagi Sukiman, adalah hal yang biasa dan wajar.
Jauh sebelum dimunculkan program ini, sebutnya, sudah dilakukan fesibily study (FS) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Sambut Ramadan dengan Shopee Big Sale 2023: Temukan Promo Terbaik di Berbagai Kategori Produk
"Kalaupun ada pertentangan dari warga, tetap kita hargai sambil mencari solusi terbaik," katanya.
Bahkan, kata dia, kalaupun masyarakat menuntut untuk dilakukan pembayaran sebagai ganti rugi, pemerintah daerah akan siap.
Prinsipnya, kata Sukiman, kita tidak ingin suatu program pemerintah ada pihak masyarakat yang merasa dirugikan.
Baca Juga: Searah Creative HUB Wadahi Pegiat Film Jebolan ISI Denpasar
Kalaupun ada masyarakat yang merasa dirugikan, katanya, bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
"Ruang dan waktu untuk menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat, sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya," kata Sukiman.
Baca Juga: Libur Sekolah Saat Pilkades, Dinilai Penghalang Pencerdasan Anak Bangsa
Menurutnya, selama masih ada itikad baik untuk bermusyawarah mencari jalan keluar, tentu memiliki solusi yang memuaskan semua pihak.
"Tetapi kita harus ingatkan masyarakat, untuk tidak bertindak di luar batas kewajaran. Apalagi sampai melanggar hukum," katanya. *