Network
INDOBALINEWS - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, L. Gita Aryadi, yang akan mewajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) membeli tiket MotoGP menuai banyak kritikan.
Pernyataan Sekda NTB tersebut yang digelar secara virtual, pada Rabu, 3 Maret lalu, disebabkan karena masih ada 35.000 tiket yang belum terjual.
Untuk menggenjot itu, Sekda NTB akan mewajibkan ASN di NTB untuk membeli tiket MotoGP.
Baca Juga: Kebijakan Visa on Arrival atau VOA pada 7 Maret 2022, Khusus untuk 23 Negara Ini
Sejumlah media yang memuat pernyataan Sekda NTB tersebut, malah dituding melakukan pembongkaran berita (framing).
Ketua DPD NTB Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Amren, menyatakan, sangat disesalkan, tudingan Sekda NTB tersebut.
Seorang wartawan, katanya, akan menulis berita sesuai dengan liputannya.
Baca Juga: Video Viral Sepasang Remaja Mesum di Renon, Polda Bali Berikan Sanksi Tegas 2 Pelaku Penyebaran
"Jangan hanya karena banyak kritikan terhadap pernyataannya (Sekda NTB), lalu menyalahkan wartawan," katanya, Sabtu 5 Maret 2022.
Karena itu, kata Amren, Sekda NTB harus mengklarifikasi dan jujur menyatakan yang sebenarnya.
Baca Juga: Mulai 7 Maret 2022, Datang ke Bali dari Luar Negeri Tanpa Karantina, Lewat Udara dan Laut
Bila perlu, kata dia, Gubernur perlu memberikan sanksi kepada Sekda NTB, yang memindahkan kesalahannya kepada rekan-rekan wartawan.
"Sudah sangat jelas sekali, dalam konferensi pers secara virtual itu, Sekda akan mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP," katanya.
Baca Juga: Penerbangan Perdana Australia Hadir Kembali di Bali, Diharap Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Sementara, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB, H. M. Syukur, menyatakan, sebaiknya para pihak duduk bersama untuk menyelesaikan kegaduhan ini.
"Perlu duduk bersama untuk mencari solusi kegaduhan ini,"katanya.
Bagi H. Syukur, tidak elegant, kalau para pihak tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing.
Padahal, kata dia, para pihak ini saling membutuhkan satu sama lainnya dalam hubungan pekerjaan masing-masing.
Baca Juga: Puluhan Terapis Asal Bali Telah Dievakuasi dari Ukraina, Invasi Rusia Terus Berlanjut
Pada kesempatan lain, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menyatakan, tidak ada kewajiban bagi ASN untuk membeli tiket MotoGP.
Saat ini, katanya, kita sedang negosiasi dengan ITDC dan MGPA sebagai penyelenggara, agar memberikan diskon tiket bagi ASN dan masyarakat NTB yang menonton MotoGP ini.
"Kita tidak ingin harga tiket MotoGP ini memberatkan bagi masyarakat NTB sendiri," katanya. ***
