Network
INDOBALINEWS - Transaksi menggunakan QRIS di Provinsi Bali semakin meluas tercatat nilai transaksinya total sudah mencapai Rp35,51 Miliar kurun dua bulan terakhir di Tahun 2021
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Kepalda Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengungkapkan itu, kegiatan “Pasar Murah dan Peresmian E-Retribusi Pasar” di Gedung Kesenian Ketut Mario Tabanan, Kamis 22 April 2021.
Baca Juga: Badai Siklon Seroja, KKP Data Kerugian Warga di Kawasan TNP Laut Sawu Region Timor Capai Rp7 Miliar
Baca Juga: Kapolri Perintahkan Densus 88 Antisipasi Kejahatan Terorisme saat Bulan Ramadan hingga Lebaran
Disebutkan, per 16 April 2021, 206.811 merchant di Bali dan 9.349 merchant di Tabanan telah merasakan manfaat menggunakan QRIS.
"Selama dua bulan, Januari – Februari 2021, tercatat total transaksi QRIS se-Bali sebanyak 353 Ribu transaksi dengan nominal mencapai Rp 35,51 Miliar," ungkap Trisno.
Harapannya, melalui peresmian ini akan semakin mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi berbasis QRIS di Bali yang hingga 16 April 2021, sangat cepat progresnya dan masuk kedalam peringkat 7 besar Nasional.
Baca Juga: Polri Terjunkan 171.457 Personel Target Pengamanan Mudik Lebaran di Tiga Provinsi
BI Bali bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, BPD Bali dan Pengelola Pasar, mempersiapkan implementasi digital, yaitu Pasar Murah yang diikuti oleh 44 UMKM yang sudah menggunakan QRIS dan E-Retribusi berbasis QRIS di 4 (empat) pasar yakni Pasar Kediri, Pasar Candikuning, Pasar Sayur Baturiti, dan Pasar Pupuan.
Dalam mendukung digitalisasi, QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, dan aman serta dapat diaplikasikan di semua sektor dengan skala usaha mikro hingga besar.
Trisno menyatakan, digitalisasi pasar di Kabupaten Tabanan ini menunjukkan bahwa digitalisasi itu mudah, tidak ribet diimplementasikan termasuk untuk pedagang kecil tanpa harus berbentuk PT atau Badan Usaha.
Baca Juga: LPSK Minta Masyarakat Tak Perlu Takut Bersaksi dalam Kasus Tewasnya Anggota Brimob
