Network
INDOBALINEWS - Surat kabar Choson Sinbo merupakan surat kabar dari Korea Utara. Surat kabar ini sangat populer bagi 150.000 warga Korea Utara yang tinggal di Jepang, tetapi masih menjadi warga negara Korea Utara.
Kebanyakan dari orang-orang yang mengikuti surat kabar ini merupakan anggota Chosen Soren, yaitu sebuah asosiasi warga Korea Utara yang berdomisili di Jepang.
Warga ini bekerja di Jepang untuk memberikan kontribusi keuangan yang rutin ke Partai Pekerja di Pyongyang.
Baca Juga: Indonesia Menempati Peringkat 12 di Pasar Gaming Dunia
Pada bulan Oktober lalu, surat kabar tersebut memulai layanan berlangganan yang memakan biaya hingga 17 dolar AS per bulannya untuk mendapatkan akses.
Redaktur pelaksana Choe Kwan-ik mengatakan bahwa layanan berlangganan ini dibuat dikarenakan surat kabar Choson Sinbo merugi.
Para analis Korea Utara mengatakan bahwa Korea Utara memberikan tekanan kepada semua sumber dananya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih.
Baca Juga: Atasi Tantangan, Manfaatkan Pengaruh Digitalisasi untuk Perkembangan Ekonomi Kreatif
Hal ini dilakukan untuk menjaga Korea Utara tetap bertahan di tengah krisis perekonomian global yang disebabkan oleh virus korona dan sanksi-sanksi internasional lainnya..
Choe juga mengatakan layanan berlangganan ini tidak memiliki motif tersembunyi dikarenakan pendapatan dari hasil penjualan maupun iklan tidak menutup biaya operasional sehingga mau tidak mau layanan berbayar pun digunakan.
Beberapa langkah pun juga sudah dilakukan untuk membenarkan layanan berbayar ini, diantaranya adalah mendesain ulang tampilan web hingga memperluas kolom-kolom populer.
Baca Juga: Tidak Ada Anggaran, DKI Pastikan Tidak Ada Perayaan Tahun Baru Besar-Besaran
Beliau dengan senang hati memberikan angka karyawan, yaitu 40 karyawan aktif. Tetapi beliau menolak memberikan angka jumlah pembaca.
Sejak tahun 2006 perekonomian Korea Utara telah merasakan tekanan di bawah serangkaian sanksi-sanksi PBB, hal ini telah dilakukan oleh PBB akibat uji coba senjata nuklir pertamanya Korea Utara.
Sanksi tersebut termasuk pembatasan jumlah minyak yang dapat diimpor oleh rezim tersebut, serta larangan ekspor mineral, batubara, tekstil, makanan laut dan pembatasan akses ke bank internasional seperti bank di Swiss.
Baca Juga: TikTok Sekarang Ada Fitur Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Anak Secara Daring
Sumber pendapatan lain tak luput menjadi sasaran sanksi dari PBB. hal Ini termasuk pengiriman pekerja ke luar negeri terutama ke Rusia dan China untuk mendapatkan uang tunai bagi rezim.
Ada juga laporan rutin bahwa Korea Utara menyelundupkan narkotika sintetis dan barang palsu untuk dijual ke luar negeri, seperti yang dikutip indobalinews dari laman DW.com
Dengan ditutupnya rute tersebut oleh komunitas internasional, Korea Utara ingin memaksimalkan pendapatannya dari semua sumber, termasuk penduduknya yang tinggal di Jepang.
Baca Juga: Satu Tahun Penjara atau Denda Seratus Juta akan Menjerat Anies Baswedan
Uang yang diberikan warga yang berdomisili di Cina,Rusia maupun Jepang menghadapi kesulitan dalam mengirimkan uang tersebut, hal ini dikarenakan sanksi internasional yang melanda Korea Utara hingga uang tersebut diselundupkan melalui Cina maupun negara-negara lain.
Menurut analis, uang yang dikirim kembali ke Korea Utara digunakan untuk pengembangan senjata nuklir yang diklaim Kim Jong Un diperlukan untuk mempertahankan negara dari invasi oleh Amerika Serikat.
Baca Juga: ‘Gempa Bumi 8,9 Magnitudo, Akan Hancurkan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau’, Menurut Para Ahli
Jika standar hidup terus turun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan terutama jika kekurangan makanan menjadi-jadi, ada kekhawatiran kelangsungan hidup rezim dapat terancam.(GU)(***)
