INDOBALINEWS - Pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur, jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan hal tersebut pascaperpanjangan PPKM Level 2-4 di Pulau Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021 mendatang.
“Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” katanya, dikutip dari kanal DPR RI, Selasa 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Lakukan Aksi Protes PPKM dengan Berbikini, Dinar Candy Jadi Tersangka Tindak Pidana Asusila
Kata dia pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.
"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah, maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," ujarnya.
Ia menyebut seandainya pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli.
“Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," kata politikus PKS ini.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Moctar Ngabalin: Presiden Jokowi Tidak Serampangan Ambil Keputusan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3-4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.
Data yang diterima Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa Bali, juga meningkat.
Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi daripada di Bali, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta atau pun Banten.
Ia mengungkap data rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.
Baca Juga: Cegah Korupsi Bansos Saat PPKM, Mensos Tri Rismaharini Jalankan Tiga Langkah Strategis
“Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu pun lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai kasus Covid-19 di (wilayah luar Jawa-Bali) sana seperti abu dalam sekam,” tuturnya.
Netty meminta kepastian pelaksanaan vaksinasi berbasis kesehatan masyarakat sehingga tercapai kekebaolan kelompok (herd immunity).
“Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah, dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin,” kata Netty.***