INDOBALINEWS - Kritik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait bobroknya PT Pertamina yang viral di media sosial, direspon oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga pada Rabu (16/9).
Arya mengatakan, "Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, tentunya itu urusan internalnya Pertamina."
"Pihaknya memberikan ruang bagi komisaris dan direksi PT Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik," lanjut Arya menjelaskan.
Selain itu, Arya juga menanggapi soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut Ahok merupakan titipan dari kementerian-kementerian, seperti yang ditulis di Antara.
Baca Juga: Lockdown Tidak Dilakukan Oleh Pemerintah (Pusat), Ini Penjelasan Erick Thohir
"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementrian BUMN, termasuk pak Ahok juga kan dari kita dari kementerian BUMN. Sementara yang lainnya juga kan dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya ya juga dari Kementerian BUMN," papar Arya.
Sedangkan mengenai kritikan Ahok terhadap perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal itu adalah bagian dari business to business (B2B).
Baca Juga: Ahok Bongkar Bobrok Pertamina dan Dorong BUMN Dibubarkan
"Kalau gak layak ditawar, kalau layak ya dibeli, B2B itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami Kementerian, itu kantong kiri dan kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," ujar Arya.
Persoalan antara Pertamina dan Peruri agar diselesaikan secara profesional, saran Arya.
"Kalau B2B Peruri punya ruang bisnis dengan Pertamina, ya itu mereka kordinasi saja," ucapnya.
Sebelumnya dalam sebuah video yang diunggah di kanal media sosial dan menjadi viral, karena Ahok mengungkapkan bahwa internal korporasi perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga ke level direksi.
Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi. Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Netralitas ASN Saat Pilkada Itu Penyakit Lama dan Kambuhan
Dia mencontohkan pencopotan jabaan seorang direktur utama pada anak perusahaan pertamina dengan gaji Rp 100 juta lebih.
"Masa (ketika sudah) dicopot gaji masih sama, alasannya karena orang lama. ya harusnya gaji kan mengikuti jabatan anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot gak ada kerjaanpun dibayarnya tetap segitu. Gila aja nih," ujar Ahok.(***)