Network
INDOBALINEWS – Tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banyak pihak sarat dengan kepentingan politik.
Jaringan Gusdurian mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi total hasil tes tersebut karena seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan jaringan yang ia pimpin menyampaikan lima pernyataan sikap.
Baca Juga: Novel Baswedan Resmi Dinonaktifkan, Keinginan Menyingkirkan 75 Pegawai KPK Terbukti
“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK," kata Alissa, dikutip dari Antaranews, Selasa 11 Mei 2021.
Jaringan Gusdurian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujarnya..
Poin ketiga pernyataan sikap Jaringan Gusdurian meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
Baca Juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Tahan 10 Orang Terkait Jual Beli Jabatan
