Network
Setelah mengetahui kasus itulah ia mulai berkordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui duduk perkaranya agar lebih jelas.
“Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT),” tulis Mahfud MD di akunnya yang cukup aktif itu.
“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum,” tambahnya.
Tak hanya itu, kasus ini pun menjadi perhatian Presiden Jokowi yang memerintahkan segera membawanya ke ranah peradilan.
Baca Juga: Menendang Sesajen Apakah Islami? Quraish Shihab: Memaki Saja Tidak Boleh, Ini Ayatnya di Alquran
“Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat,” cetusnya.
Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa jug mendukung pendapat Presiden.
“Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan. Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum,” kata Mahfud.
Gayung pun bersambut. Jaksa Agung juga siap untuk menangani kasus ini.
Baca Juga: Proyeksi BI: Ekonomi Bali 2022 Bisa Tumbuh di Atas 6%
