Network
INDOBALINEWS - Unit Pengelola Teknis (UPT) yang tersebar di 21 Kecamatan, perlu bersinergi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Di samping memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, kata Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, juga mampu meringankan beban tugas di lapangan.
"UPT penanggulangan kemiskinan ini, terbentuk dengan tujuan sosial kemanusiaan," katanya di hadapan Menteri Sosial RI, Trisna Maharani, pada Puncak Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin, 1 Agustus 2022.
Baca Juga: Dana Bidikmisi UMM, Dibagi Berdasarkan Kesepakatan Mahasiswa Terdampak Bencana
Alasan yang paling mendasar terbentuknya UPT ini, katanya, karena masih banyaknya saudara-saudara kita yang terlahir tidak sempurna.
Bahkan, sebut Sukiman, ada juga masyarakat kita yang sudah sakit bertahun-tahun, tetapi tidak mampu berobat.
"Salah satu contohnya, pemisahan bayi kembar Siam kemarin dengan selamat yang operasinya di RSUD Surabaya" katanya.
Baca Juga: Pariwisata Mulai Bangkit, Canna Bali Tawarkan Alternatif 'Escape from Reality'
Kalau saja tidak ada campur tangan dari pemerintah, katanya, bayi dengan kelahiran tidak sempurna tersebut, tentunya tidak bisa diselamatkan.
Sukiman menjelaskan, UPT ini terdiri dari para steak holder yang berasal dari perangkat desa.
Sangat diharapkan, kata dia, situasi kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan, bisa diketahui.
"Artinya, seperti keinginan Ibu Menteri, agar setiap insan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan itu sudah kami lakukan jauh sebelumnya," kata Sukiman.
Dia menambahkan, terkait tupoksi dengan para pendamping PKH ini, seperti harapan pemerintah, adalah sangatlah tepat antara UPT dan Pendamping PKH ini, untuk bersinergi.
"Terutama terkait dengan data dan penyamaan persepsi," katanya. ***
