Network
Mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Martinus kembali menegaskan sikapnya mendukung KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di negara ini.
“Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” tegas Martinus.
Martinus juga mengkritisi status baru Gubernur Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua sebagaimana dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) versi Dominikus Sorabut. Menurut Martinus, pengukuhan itu tidak sah.
Baca Juga: APMF 2022 : Berani Transformasi untuk Tetap Relevan dengan Konsumen Masa Kini
“Kami di Papua ada 7 wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku. Menurut versi adat saya dari budaya Tabi, Kepala Suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Tetapi di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi Kepala Suku,” ujar Martinus
Karena itu Martinus bersikeras bahwa pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua adalah tidak sah.
Baca Juga: Siap Siap! 2 November Pukul 24.00 WIB Layar TV Analog di Rumahmu Mati
Dirinya juga menentang para pendukung Lukas Enembe yang , tengah bermanuver menjadikan adat dan budaya Papua tameng untuk melindungi Lukas Enembe dari proses hukum oleh KPK.
“Adat dengan pemerintah jangan baku adu, harus dipisahkan. Para pemangku adat adalah mitra pemerintah,”tutup Martinus. ***
