Network
INDOBALINEWS - Muncul wacana jabatan kepala daerah setingkat Gubernur dihapus atau ditiadakan. Alasannya karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif dan disertai alokasi anggaran besar.
Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mewacanakan hal ini. Partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur tersebut.
"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli," kata Muhaimin di Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Baca Juga: Pemuda NU Surabaya Deklarasi Muhaimin Iskandar Maju Capres 2024
Hal itu juga disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin.
"Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah," katanya menegaskan.
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan saat ini sistem politik era reformasi harus dievaluasi secara keseluruhan. Partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur tersebut.
"PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pemilihan presiden dan pemilihan bupati dan wali kota," ujarnya.
Baca Juga: Tegas, PKB Bali Jagokan Muhaimin Iskandar Capres RI 2024
Muhaimin mengatakan melalui forum sarasehan itu, pihaknya akan minta para pakar dan tokoh untuk memberikan refleksi sekaligus rekomendasi-rekomendasi, khususnya rekomendasi politik untuk perjuangan PKB dan NU pada masa yang akan datang.
Sejumlah narasumber yang hadir dalam sarasehan itu, di antaranya K.H. Said Aqil Siroj, K.H. As'ad Said Ali, K.H. Masdar Farid Mas'udi, Fachry Ali, K.H. Ahmad Baso, Sudjiwo Tejo, hingga Nyai Hj. Badriyah Fayumi. ***
Sumber: Antaranews
