Network
INDOBALINEWS - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi soal bantahan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, tentang adanya komunikasi dengan dirinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hasto juga mengakui memang tak ada komunikasi dengan Anies, namun sudah berkomunikasi dengan Cak Imin dan tim AMIN
"Ada komunikasi dengan tim AMIN bukan dengan Bapak Anies bukan dengan Nasdem. Jadi kita bisa memahami pernyataan itu karena memang semuanya sebenarnya ingin menghindari tekanan-tekana yang tidak perlu," jelas Hasto saat konferensi pers usai acara konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024, di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu 22 November 2023.
Baca Juga: Polresta Denpasar Terangkan Ihwal Viralnya Mahasiswa Medan yang Diduga Dibunuh di Bali
Respon tersebut soal bantahan pasangan capres-cawapres nomer urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024.
Hasto mengatakan, bahwa mungkin pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar belum membaca media Indonesia.
"Mungkin belum membaca media Indonesia. Karena banyak media kan juga sudah mengungkapkan hal itu. Jadi apalagi di media Indonesia yang juga dikenal sangat kritis," kata Hasto lagi.
Baca Juga: BIGHIT MUSIC Resmi Umumkan RM, Jimin, V dan Jungkook Siap Jalani Wajib Militer
Ia juga menyebutkan, bahwa soal itu pihaknya mengaku komunikasi langsung dengan Cak Imin atau cawapres saat berada di Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
"Saya sendiri juga sudah komunikasi dengan Cak Imin ketika berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan komunikasi sudah dilakukan secara tertutup yaitu seni dalam politik itu seperti itu biar tidak ada tekanan-tekanan lebih lanjut," katanya.
"Karena tekanan itu kan berat. Jadi strategi yang disampaikan oleh Bapak Anies oleh Bapak Muhaimin Iskandar itu juga dalam rangka agar mengurangi tekanan-tekanan itu, jadi saya langsung komunikasi dengan Cak Imin," jelasnya.
Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya saat ini berkonsentrasi dengan kemenangan Ganjar-Mahfud. Meskipun, di Bali yang merupakan basis Partai PDIP sempat terjadi tekanan tersebut.
"Kami konsentrasi kepada pemenangan Bapak Ganjar dan Prof Mahfud yang meskipun di Bali ini menjadi bukti di basis PDI Perjuangan saja terjadi. Tapi kan kami akhirnya maklum, ketika mahkamah konstitusi saja bisa dimanipulasi, demokrasi dikebiri apalagi yang lain," ujarnya.
"Maka muncul berbagai arogansi ketika elemen-elemen dari kepala desa dikumpulkan padahal Undang-undang nyata-nyata tidak boleh dilakukan hal itu, kepala desa harus netral tapi itu dilakukan secara telanjang dihadapan seluruh rakyat Indonesia, itu kan juga bentuk mobilisasi penggunaan kekuasaan yang tidak boleh dilakukan," ujarnya. ***
