INDOBALINEWS - Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dinilai sebagai pemborosan anggaran daerah.
Menurut Ketua Dewan Kesenian Daerah Swasta (Deklis) Lombok Timur, Zainul Arifin, terkesan, para pengurus yang ada di BPPD yang dibiayai oleh APBD, hanya untuk menampung para tim sukses pada Pemilihan Kepala Daerah.
"Kalau mau jujur, keberadaan lembaga ini mubazzir dan cenderung ikut bagaimana menghabiskan anggaran daerah," katanya, di Selong, Senin 15 Januari 2024.
Kalau hanya untuk membuat suatu kegiatan dan menarik minat wisatawan, bagi dia, cukup dengan menghubungi komunitas-komunitas, tokoh ataupun masyarakat setempat.
Dengan teknis dan pola seperti itu, katanya, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran daerah.
"Pemerintah dan OPD terkait, cukup mendukung dan melakukan pendekatan kepada steak holder yang ada," katanya.
Baca Juga: 4 Tewas Carok Massal di Bangkalan: 2 Kakak Beradik Jadi Tersangka
Dengan pemahaman sistem urunan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat, sebutnya, tentu akan menghasilkan agenda yang besar dan mengembalikan sifat kegotongroyongan sepeti watak yang dimiliki oleh orang Indonesia sesungguhnya.
Soal karya yang dihasilkan, katanya, tentu tidak semaksimal menggunakan anggaran dari pemerintah.
"Tidak perlu mewah dan sifatnya glamour, tetapi yang dibutuhkan adalah konsistensi dan karya seni yang unik," katanya.
Baca Juga: Bikin Body Scrub Wangi Kopi Sendiri Dirumah Yuk Begini Caranya!
Keunikan yang dimiliki tiap destinasi wisata, kata Arifin yang biasa dipanggil Cipenk, itulah sebenarnya yang dicari oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.
Pemerintah dengan OPD yang ada, katanya, cukup hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat setiap destinasi wisata, dengan dampak baik dan buruknya bagi masyarakat.
Baca Juga: Kontroversial, Asap Rokok Kretek Menyehatkan Versi Prof. Dr. Sutiman
"Jadi, sebenarnya keberadaan BPPD ini, sebenarnya tidak perlu ada, walaupun regulasinya ada," katanya. ***