Network
INDOBALINEWS - Aktivis GMNI Denpasar kecewa tidak digubris wakil rakyat saat akan menyampaikan aspirasi sehingga mereka mengirim video pernyataan sikapnya soal Hari Buruh.
Kekecewaan DPC GMNI Denpasar disampaikan setelah meraka gagal bertemu pimpinan atau anggota DPRD Provinsi Bali.
Mahasiswa lantas menyampaikan sikapnya melalui aksi pengiriman surat dan video ucapan hari buruh langsung ke Sekretariat DPRD.
Baca Juga: Dua Pahlawannya Hiasi Desain Uang, Bali Mendeklarasikan Cinta Bangga dan Paham Rupiah
"Kami sudah bersurat permohonan audiensi penyerahan kajian impor beras namun sampai saat ini, tidak kunjung direspon," tutur Ketua DPC GMNI Denpasar, I Putu Chandra Riantama dalam keterangannya Selasa 4 Mei 2021.
Padahal lanjut Chandra, surat permohonan audiensi sudah dikirim GMNI sejak satu bulan lalu.
Surat audiensi itu dimohonkan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk penyerahan kajian menolak beras impor. Kajian itu sebelumnya telah melewati perjalanan panjang.
Baca Juga: Panglima TNI Minta Pangdam di Perbatasan Negara Antisipasi Kepulangan PMI ke Tanah Air
"Diskusi alot sering kami lakukan hingga menghasilkan sikap desakan langsung untuk Gubernur Bali,"ucapnya.
Bahkan, juga sudah digelar webinar mengenai impor beras dengan pemangku kepentingan juga telah kami laksanakan, sebulan yang lalu kajian kami telah rampung.
Surat permohonan audiensi bahkan telah dikirim pada tanggal 5 April 2021, namun sekarang DPRD seolah2 buta dan tuli, tutup mata dan tutup telinga tidak kunjung merespon aspirasi kami”, tandasnya.
Baca Juga: Peristiwa Pelarangan Masker di Masjid Bekasi Melawan Semangat Moderasi Beragama
Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPC GMNI Denpasar, I Putu Edi Swastawan mengingatkan bahwa antara hari buruh dan polemik impor beras ini sangat erat kaitannya.
“Tentu saja sangat berhubungan. Ketika beras impor masuk, akan memberikan dampak pada buruh tani khususnya komoditas padi," sambungnya.
Misalnya buruh penyosohan padi dan lainnya. sangat terdampak kebijakan impor dan sudah dirangkum dalam video yang dikirimkan ke dewan.
"Jadi, video yang kami kirim itu sekaligus mewadahi aspirasi masyarakat langsung," tuturnya..
Baca Juga: Amnesty International Indonesia Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Ingatkan Litsus Masa Orba
Edi menambahkan, ini sebenarnya adalah pembuktian bagi DPRD Bali.
“Kita harus lihat kedepan, sebenarnya DPRD sedang diuji. Apakah benar DPRD kita yang terhormat ini memihak pada masyarakat, mampu jadi penyalur aspirasi masyarakat," ucapnya.
Lambatnya respon permohonan audiensi meraka sebenarnya sudah menjadi alarm bagi para mahasiswa.
"Syukur-syukur video yang kami kirim benar-benar ditonton, agar dewan tidak lupa membela rakyat kecil dan mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur," tandasnya. ***
