Network
INDOBALINEWS - Screening ideologis yang diduga dilakukan melalui Tes Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai langkah mundur dan mengingatkan Litsus semasa orde baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan itu dalam menanggapi laporan ada sekitar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes “wawasan kebangsaan” untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Usman, langkah itu merupakan langkah mundur dalam penghormatan HAM di negara ini.
Baca Juga: Label Teroris untuk KKB Papua Menuai Kontroversi, Polri Belum Putuskan Kirim Densus 88
"Hal ini sekaligus mengingatkan kita kembali kepada represi Orde Baru, saat ada Penelitian Khusus (Litsus) untuk mengucilkan orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia,” ujar Usman dikutip IndoBaliNews dari siaran pers, Selasa 4 Mei 2021.
Usman mengingatkan, tes wawasan kebangsaan tidak boleh jadi screening saat penerimaan pegawai.
Tes Wawasan Kebangsaan ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah.
Baca Juga: Tanda Tanda Malam Lailatul Qadar yang Begitu Dinantikan Umat Muslim 10 Hari Terakhir Ramadan
“Mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadinya jelas merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan," Usman menegaskan.
