INDOBALINEWS - Sekelompok elemen Mahasiswa Bali menilai pemerintah Bali telah gagal dalam melakukan penanganan kasus Covid-19. Pernyataan ini muncul saat demo mahasiswa menggelar aksi terkait penanganan Covid di Bali.
"Gonta-ganti citra politik kebijakan mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel-level belum menunjukan hasil yang signifikan terhadap penanganan pandemi terkhusus soal kemakmuran rakyat," teriak mahasiswa saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin 23 Agustus 2021.
Menurut mahasiswa, variabel kebijakan yang masih berorientasi pada urusan ekonomistik mendegradasi hal-hal esensial kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin terpinggirkan.
Baca Juga: PGN Minta Polisi Serius Tangani Laporan Kasus Dugaan Turut Makar Direktur YLBHI Bali
Saat ini kata mahasiswa, rakyat sudah lelah dan harus bergerak di tengah keterbatasan. Konsistensi atas ketidakjelasan kebijakan pemerintah membuat pedagang serta sektor rentan lainnya juga kehilangan penghasilan.
"Inkonsistensi penerapan kebijakan dari pemerintah semakin membuat penanganan pandemi seakan tanpa arti, masyarakat semakin terpuruk serta tidak mendapat solusi pasti," kata peserta aksi.
Mahasiswa dari berbagai kampus ini lantas menilai, semakin meluasnya Covid-19 di Bali juga disebabkan oleh tenaga tracing dan mekanismenya yang kurang maksimal, baik di skala desa maupun puskesmas.
Baca Juga: WSR, Bangkitkan Nostalgia Musik Pop Indonesia Era Chrisye dan LCCR Prambors
Padahal, tracing kontak menjadi penting guna mendeteksi virus Covid-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas.
"Tenaga tracing perlu diperbanyak agar data positif Covid-19 akurat sehingga dapat tindak lanjut yang tepat. Selain itu, mayoritas tracing juga hanya berpusat pada kontak domestik atau keluarga pasien positif Covid-19 yang tinggal serumah," sebutnya.
Di tempat yang sama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Muhammad Novriansyah Kusumapratama mengatakan, atas kondisi tersebut, mahasiswa di Bali menuntut Pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif, menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk segera mendistribusikan bantuan sosial secara adil, merata dan tepat sasaran.
Baca Juga: 53 Terduga Teroris Ditangkap, Polri Ungkap Sumber Dana dari Iuran Anggota dan Yayasan
Juga menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan 3T (Test, Tracing, dan Treatment) dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan insentif tenaga kesehatan.
"Kami juga meminta Pemerintah Provinsi Bali agar lebih memperhatikan sektor lainnya sebagai alternatif sektor pariwisata," ucapnya.
Baca Juga: Jika Ada Biaya PCR di Luar Ketentuan Laporkan Saja, Kata Kabareskrim
Meski berlangsung damai, dalam aksi yang diikuti kurang lebih 50 mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polresta Denpasar, Polsek Denpasar Timur serta diback up personel dari Polda Bali.
"Personel yang dikerahkan kurang lebih 80 dari Polresta Denpasar, Polsek Denpasar Timur dan Polda Bali," kata Kabagops Polresta Denpasar Kompol I Made Uder ketika ditemui saat mengamankan jalannya aksi.