INDOBALINEWS - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut dengan baik pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait anggaran belanja penanggulangan pandemi covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra dalam Rapat Koordinasi dengan BPK RI terkait pemeriksaan pendahuluan kinerja atas penanggulangan pandemi covid-19 bidang kesehatan. Rapat tersebut juga merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan tujuan tertentu atas penanggulangan pandemi covid-19 yang dilakukan secara daring, pada Senin 7 September 2020.
Baca Juga: Update Penanggulangan Covid-19 di Bali, 7 September 2020
“Saya hanya minta tidak ada temuan penyalahgunaan keuangan dan saya rasa itu tidak akan terjadi karena saya sebagai ketua harian satgas sudah selalu memantau dan selalu menekankan agar anggaran tersebut dikeluarkan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar Dewa Made Indra seperti yang dikutip oleh INDOBALINEWS.COM, Senin 7 September 2020.
Baca Juga: Belajar Dari Kasus Reza, Narkoba Bisa Bikin Bingung, Kejam Hingga Bunuh Diri
Sejak pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Bali, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan anggaran-angaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan pandemi covid-19.
Baca Juga: Pilwali Denpasar Bali, Bapaslon Jalani Pemeriksaan Jasmani dan Bebas Narkoba
Berkenaan dengan hal tersebut, BPK RI yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan transparansi anggaran, akan melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam rapat daring tersebut, Kepala BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso, menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Pemprov Bali menerima BPK dalam melakukan pemeriksaan. Ia mengatakan tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut, melihat pandemi covid-19 yang sudah melanda Indonesia dan anggaran yang digunakan merupakan anggaran negara.
Baca Juga: Bingung di Persimpangan Jalan, 6 Orang Tersesat di Gunung Adeng Bali
Ada beberapa aturan yang mengikat maka BPK sebagai badan pemeriksa yang harus melakukan pemeriksaan guna transparansi anggaran dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan selama 20 hari kerja atau sampai pada tanggal 30 september 2020.
Baca Juga: Sambut Hari Suci Galungan dan Kuningan, 3 Lagu ini Ikonnya
Dalam rapat terbatas secara daring tersebut juga diikuti oleh Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Disperindag Provinsi Bali serta beberapa OPD terkait.
Dalam kesempatan itu Sekda Dewa Indra ia juga meminta tolong untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan data yang seakuratnya sehingga pemeriksaan yang dilakukan menjadi clear dan transparan. Pemeriksaan tersebut diselenggarakan oleh BPK RI untuk menjaga transparansi anggaran yang ada di Provinsi Bali dan pelaporan yang jelas kepada masyarakat.
Baca Juga: Pilwali Denpasar, Paket Amerta Janjikan Denpasar 'Berseri'
Begitupula dengan administrasi pelaporan yang dari awal sudah ditekankan agar zero pelanggaran. Namun disamping pengaturan administrasi yang dilakukan sesuai aturan, pada saat yang bersamaan dirinya juga menekankan agar pelayanan kepada masyarakat juga tidak dikesampingkan melainkan harus diutamakan.
Untuk itu, ia berharap dalam pemeriksaan yang akan dilakukan BPK nanti zero temuan keuangan, sedangkan kalau ditemukan keselahan-kesalahan dalam segi andministrasi, menurutnya hal tersebut masih bisa diperbaiki.
Baca Juga: Toilet Kejati Bali, Saksi Bisu Tewasnya Mantan Kepala BPN Denpasar
Dewa Indra juga berharap, dalam pemeriksaan nanti agar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain melakukan pemeriksaan, diharapkan BPK juga turut memberikan pembinaan pada para staff Pemprov Bali, sehingga kedepannya pengelolaan anggaran bisa dilakukan lebih baik lagi.(***)