Network
"Kami mahasiswa tidak asal mempertanyakan tapi kami melihat pengalaman dan fakta yang terjadi. Kami melihat model bisnis FSC yang tidak jelas apakah benar-benar mampu menjaga kelestarian hutan. Kami mengamati ada perusahan yang mendapat sertifikat FSC, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar mengelola hutannya secara berkelanjutan?" imbuh Meri lagi.
Meri juga mengatakan, pihaknya mengamati sejumlah masalah yang terjadi terkait FSC. Semisal ada perusahan yang mendapat sertifikat FSC, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar mengelola hutannya secara berkelanjutan.
Dikatakan Meri, setelah diserang kritik oleh berbagai LSM, FSC membatalkan sertifikat tersebut. Karena pembatalan tersebut baru dilakukan setelah kritik keras LSM, ini berarti sistem FSC gagal, FSC telah bertindak inkonsisten. Kami melihat FSC melakukan asosiasi dengan perusahaan, lalu disasosiasi.
Baca Juga: Liga 1 Dihentikan Sementara, Persija Jakarta Liburkan Pemain
"Mungkin nanti berasosiasi kembali, dan kemudian mungkin berdisasosiasi kembali. Pertanyaannya, apakah yang berubah? Apakah perusahaan tiba-tiba berhasil mengelola hutannya dengan lestari? Atau tiba-tiba gagal mengelola hutan lestari? Atau semua ini hanya urusan bisnis dan fulus saja? Kami jadi bertanya-tanya, apakah semua itu memang benar-benar masalah hutan, atau lebih masalah lainnya semisal ada kaitannya dengan ekonomi?" urainya.
Lebih lanjut Meri menyebutkan tentang prinsip kedua FSC, organisasi yang bersertifikat harus menjaga atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pekerjanya baik secara ekonomi dan penilaian lainnya melalui kesetaraan gender, kesehatan dan keamanan, juga upah yang sesuai.
Baca Juga: Angin Puting Beliung Disertai Hujan Lebat Porak Porandakan Rumah Warga
Namun ia melihat kenyataannya tak seperti itu. Contoh katanya, Perhutani, Sertifikat FSC berlanjut diberikan walau Perhutani banyak kasusnya konflik dengan rakyat seperti misalnya baru saja pada tanggal 27 September 2022 petani Kabupaten Blitar berdemo ke Perhutani karena marak pungli.
Hal itu dari banyak media memberitakan banyaknya demo massa dan petani terkait maraknya mafia tanah dan hutan.
