Network
INDOBALINEWS - Rencana proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali terus didatangkan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan presiden Jokowi menugaskannya menindaklanjuti rencana pembangunan transportasi massal proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, untuk menekan tingkat kemacetan di Pulau Bali.
Baca Juga: LRT Bali Jalan Terus, Tahap Awal Ngurah Rai - Seminyak, Saham Mayoritas di Pemprov Bali dan Pemkab Badung
"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," kata Menhub di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, pada Minggu, 17 Desember 2023.
Baca Juga: Truk Ambles, Jalan Raya Canggu Macet Panjang 2 Jam Lebih
Menhub berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," urainya.
Baca Juga: Wacana LRT di Bali, Masih Dilakukan Studi Kelayakan
Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral. Menhub bersama Pj Gubernur Bali pun melakukan peninjauan ke area Parkir Sentral.
Budi Karya menjelaskan pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek LRT ini yakni sebesar 51 persen, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen.
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.
Terkait skema pendanaan, kata Budi, dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.***
