“Dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024, karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Bali sendiri sudah menyiasati dengan mengubah distribusi elpiji 3 kilogram, yaitu dengan menyalurkan gas bersubsidi dari wilayah yang tidak mengalami kelangkaan ke wilayah yang kekurangan stok seperti Denpasar.
Baca Juga: WN Italia Dideportasi gegara Overstay 60 Hari
Kelangkaan elpiji 3 kilogram sendiri terjadi sejak dua pekan terakhir dan paling terasa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, bahkan di tingkat pengecer harganya sempat menembus Rp30.000.
Di balik penambahan pangkalan yang membuat sebaran elpiji meluas, Disnaker dan ESDM Bali mengingatkan bahwa saat ini pemerintah mulai memberlakukan pembelian elpiji 3 kilogram dengan syarat NIK.
Regulasi ini menurutnya bisa mengendalikan dan mendata penerima elpiji melon sehingga tepat sasaran, namun pembeliannya harus dilakukan di pangkalan.
“Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian elpiji 3 kilogram, tim gabungan Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi,” kata dia.
Selain itu, untuk sementara dalam menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov Bali turun lapangan melakukan operasi pasar sambil terus berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk mencari solusi atas kondisi kelangkaan ini. ***