Network
INDOBALINEWS - Wacana impor beras kembali gaduh. Ironisnya, Bulog sebagai pelaksana impor beras justru berusaha mendiskreditkan institusi lain terkait wacana ini.
Hal ini menuai kritik keras dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, SE, MAP. Menurut dia, Bulog seharusnya tidak boleh cuci tangan ketika wacana impor beras menjadi gaduh seperti saat ini.
"Satu-satunya institusi sebagai pelaksana untuk melakukan impor beras adalah Bulog. Tidak ada institusi lain," kata Gde Sumarjaya Linggih, kepada Indobalinews, Minggu 28 Maret 2021.
Baca Juga: Terduga Pelaku Bom Makassar Pria dan Wanita Jaringan JAD, Pernah Beraksi di Filipina
Baca Juga: PMKRI Denpasar Mengutuk Keras Aksi Teror di Depan Gereja Katedral Makassar
"Jadi, menurut saya agak janggal juga ketika pihak Bulog berusaha mendiskreditkan institusi lain dalam rencana impor beras baru-baru ini yang sedang hangat diperbincangkan," imbuhnya.
Politisi Partai Golkar asal Bali ini mengatakan, harus dipahami bahwa kebutuhan beras nasional mencakup tiga segmen.
Pertama, beras untuk kesejahteran rakyat (Kesra) biasanya digunakan oleh pemerintah untuk disalaurkan kepada masyarakat kurang mampu atau yang lumrah disebut beras bantuan sosial (Bansos).
Kedua, beras untuk cadangan beras nasional. Beras ini disediakan sebagai pasokan beras cadangan yang akan digunakan pada saat beras mengalami kelangkaan.
