Network
Baca Juga: PSM Makassar Waspadai Kebangkitan Barito Putera Usai Taklukkan Bali United
Pasalnya, materi yang diajukan dalam perkara a quo berkaitan langsung dengan adanya proses permohonan JPU pada Kejari Gianyar yang mengajukan PK pada 26 Desember 2022 lalu.
Ketiga, memohon MK meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak atau setidak-tidaknya menangguhkan pemeriksaan permohonan JPU Kejari Gianyar yang mengajukan PK.
Baca Juga: Ini Beberapa Rekomendasi Hadiah Hari Valentine Berdasarkan Bulan Lahir
Lalu pada pokok perkara, Pemohon JR memohon MK untuk: pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU kejaksaan RI bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Ketiga, menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam BNRI sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Viral Video Spiderman 'Invasi' Puncak Perayaan Harlah 1 Abad NU
“Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” papar Singgih Tomi Gumilang. ***
