"Anda tahu selama ini tidak ada keputusan apapun yang diambil untuk pengakuan terhadap Taliban. Anda juga tahu kami memantau dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi di sana, dan yang terpenting, kami masih coba memahami bagaimana janji-janji Taliban, pernyataan-pernyataannya, yang semuanya akan berhubungan dengan masa depan yang akan dilakukan," kata pihak Kremlin.
Pada Selasa, 7 September 2021, Taliban telah mengumumkan susunan pemerintahan dengan menunjuk Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan.
Hasan Akhund yang masuk dalam daftar sanksi PBB ini sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemeritahan Taliban pada 1990.
Selanjutnya ia sempat menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan Taliban pada 1996-2001.
Baca Juga: Mantan FBI Ungkap Jaringan Berbasis di Amerika dengan Para Teroris 11 September 2001
Pemimpin Taliban lainnya, Hibatullah Akhundzada mengatakan ke depannya hukum syariah akan diberlakukan di Afghanistan.
Taliban dilaporkan telah mengirim undangan ke Rusia, Cina, Turki, Iran, Qatar, dan Pakistan untuk menghadiri acara pengumuman pemerintahan baru Afghanistan.***