Network
INDOBALINEWS - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Cina mempunyai isu yang harus diselesaikan dengan Taliban pascapenarikan AS dari Afghanistan.
Demikian pernyataan Gedung Putih melalui siaran pers yang dikutip dari Sputniknews pada Rabu, 8 September 2021.
Joe Biden menyampaikan hal tersebut ketika ditanyakan apakah Cina akan mendanai Taliban.
Baca Juga: Gempar, Diduga Amerika Telah Lakukan Riset Corona dan Rekayasa Genetika di Cina Sejak 2014
Biden juga mengingatkan negara-negara tetangga seperti Cina, Pakistan, Rusia, dan Iran untuk melakukan negosiasi berbagai kesepakatan dengan Taliban.
Sebelumnya Taliban menegaskan sikap bersahabat yang ditunjukkan Afghanistan terhadap Cina dan kesediaannya mencegah pasukan asing menggunakan wilayah Afghanistan untuk mengancam Cina.
Taliban ini juga berharap dapat terus melanjutkan kerja sama dengan Cina sebagai bagian dari adanya Belt and Road infrastructure project atau proyek besar infrastruktur Cina.
Sementara itu, Rusia belum melakukan langkah apapun terkait pengakuan terhadap Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan.
Baca Juga: Wanita California Terjebak di Afghanistan di Tengah Kekalutan Taliban Memburu Warga Amerika Serikat
"Anda tahu selama ini tidak ada keputusan apapun yang diambil untuk pengakuan terhadap Taliban. Anda juga tahu kami memantau dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi di sana, dan yang terpenting, kami masih coba memahami bagaimana janji-janji Taliban, pernyataan-pernyataannya, yang semuanya akan berhubungan dengan masa depan yang akan dilakukan," kata pihak Kremlin.
Pada Selasa, 7 September 2021, Taliban telah mengumumkan susunan pemerintahan dengan menunjuk Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan.
Hasan Akhund yang masuk dalam daftar sanksi PBB ini sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemeritahan Taliban pada 1990.
Selanjutnya ia sempat menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan Taliban pada 1996-2001.
Baca Juga: Mantan FBI Ungkap Jaringan Berbasis di Amerika dengan Para Teroris 11 September 2001
Pemimpin Taliban lainnya, Hibatullah Akhundzada mengatakan ke depannya hukum syariah akan diberlakukan di Afghanistan.
Taliban dilaporkan telah mengirim undangan ke Rusia, Cina, Turki, Iran, Qatar, dan Pakistan untuk menghadiri acara pengumuman pemerintahan baru Afghanistan.***
