INDOBALINEWS -Target pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan ikan pari dan hiu masuk dalam konservasi nasional tahun 2020 hingga 2024 terkendala pendataan.
Hal itu disampaikan CEO Yayasan WWF Indonesia, Dicky P. Simorangkir dalam Simposium hiu dan pari yang dihelat secara virtual pada 7-8 April 2021 di Bandung.
Kegiatan yang mendapat dukungan Yayasan WWF Indonesia juga merupakan bagian dari upaya konservasi hiu dan pari di Indonesia.
Baca Juga: Ikan Hiu dan Pari Jadi Target Konservasi Nasional Tahun 2020 hingga 2024
Baca Juga: Moeldoko Tegaskan Ancaman Ideologi Nyata Bisa Ganggu Keutuhan Negara dan Stabilitas Sosial Politik
Baca Juga: Solidaritas Bali Peduli NTT Buka Posko Galang Bantuan bagi Korban Siklon Seroja
"Tantangan terberat dalam konservasi jenis ini adalah data yang sulit diperoleh, sementara data tersebut sangat penting untuk menyusun rencana aksi konservasi yang efektif," ungkap Dicky dalam keterangan tertulis diterima INDOBALINEWS, Kamis 8 April 2021.
Karena itulah, pihaknya berharap melalui simposium hiu dan pari ini, harap dapat mengumpulkan banyak informasi mengenai populasi dan perilaku spesies ini dari seluruh pelosok Indonesia.
"Laut kita sangat luas, kita perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari nelayan, petugas penyuluh perikanan, mahasiswa, sampai pengelola wisata selam bersama hiu,” urainya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Berpedoman pada Ajaran Keagamaan yang Sejuk dan Kedepankan Toleransi
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Berpedoman pada Ajaran Keagamaan yang Sejuk dan Kedepankan Toleransi
Simposium hiu dan pari di Indonesia ketiga yang mengusung tema “Penguatan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Hiu dan Pari" berhasil mengumpulkan lebih dari 100 pemakalah yang memuat 3 tema makalah.
Secara secara umum makalah ilmiah mencerminkan isu dan tantangan dalam pengelolaan hiu dan pari, yaitu biologi dan ekologi sumber daya; sosial ekonomi; pengelolaan dan konservasi.
Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Sjarief Widjaja menjelaskan dukungan riset hiu dan pari terus dilakukan oleh BRSDMKP.
Baca Juga: Kemenhub dan Tujuh Instansi Pemerintah Lainnya Buka Sekolah Kedinasan 9 April 2021 Mulai Pendaftaran
Baca Juga: Cegah Kebocoran Data, Facebook Minta Pengguna Rutin Lakukan Pengecekan Pengaturan Privasi
Dukungan itu, salah satunya menelaah dan mendeskripsikan daerah-daerah yang menjadi habitat asuhan hiu dan pari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572.
“Berdasarkan hasil tangkapan nelayan dan analisis habitat maka, perairan Lampung yang dijadikan area kajian diduga kuat sebagai habitat asuhan (nursery ground) hiu dan pari,” kata Sjarief.
Sjarief berharap Informasi yang dihasilkan akan menjadi bahan rekomendasi strategi konservasi dan pengelolaan hiu dan pari, khususnya di Perairan WPPNRI 572.
Semua pemangku kepentingan diajak untuk melakukan kolaborasi riset hiu dan pari guna mendukung konservasi dan pemanfaatan hiu dan pari berkelanjutan.
Selain menghadirkan Dirjen PRL, Kepala BRSDMKP, dan CEO Yayasan WWF Indonesia sebagai pembicara kunci, turut hadir beberapa pembicara kompeten dari dalam dan luar negeri termasuk dari LIPI, KKP, Traffic, dan Global Shark Trend Team. ***