INDOBALINEWS - Penilaian Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, soal realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak sesuai, adalah hal yang wajar.
Terkait pemahaman OPD soal RPJP, kata Sekretaris Daerah Lotim, Drs. H.M. Juaini Taofik, tetap menjadi acuan dalam menjalankan program pembangunan di masing-masing OPD.
"Masalahnya adalah anggaran, sejak awal pemerintahan ini kita dilanda bencana alam yang dahsyat, covid-19 dan PMK," katanya, di Selong, Selasa, 25 Juli 2023.
Baca Juga: Kemenkumham Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar
Semua persoalan itu, sebutnya, tentu saja pemerintah daerah, bahkan secara nasional fokus untuk menyelesaikannya, karena ini menyangkut rakyat.
RPJP yang telah kita tetapkan tersebut, kata Juaini Taofik, bukan berarti kita abaikan, tetapi sifatnya ditunda untuk menyelesaikan masalah prioritas.
Baca Juga: Residivis Gasak Burung Murai dan Laptop Dibekuk Polisi
Terkait penanganan covid-19 lalu, katanya, menyebabkan anggaran daerah untuk pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, secara nasional di-recopushing.
"Karena terjadi secara global, tentunya berdampak pada transfer anggaran dari pemerintah pusat ke setiap daerah di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Program HEAL dari UID dan RMI untuk Dorong Akselerasi Transisi Energi Bersih
Belum tuntas masalah covid-19, katanya, lagi sejumlah daerah, termasuk Lotim kena imbas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak rakyat.
Tentu saja anggaran yang kita terima dari pemerintah pusat, sebutnya, terfokus untuk menangani persoalan yang tidak pernah kita sangka.
Lagipula, sebutnya, itu bukan hanya terjadi di Lotim, tetapi serentak di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Diduga Terlibat Sindikat Jual Beli Ginjal Internasional, Oknum Petugas Imigrasi di Bali Diberhetikan
Prinsipnya, kata Sekda, kita sama-sama menginginkan semua apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai anggaran dan waktu.
Tetapi karena berbagai bencana itu, menyebabkan apa yang kita rencanakan untuk sementara ditunda.
Semua program yang tertunda itu, katanya, untuk sementara kita mengandalkan celah fiskal yang harus ditingkatkan.
Baca Juga: Begini Komposisi Ideal Makanan Pendamping ASI untuk Anak 6 Bulan ke Atas
Peningkatan fiskal daerah yang notabene PEndapatan Asli Daerah (PAD), sebutnya, tentu saja kita memiliki kemandirian untuk menggunakannya juga.
"Jadi, kita bukan bermaksud membela diri, tetapi itulah yang terjadi pada daerah Lotim yang kita cintai," katanya. ***
H. Habibullah Sahbi Noor