Network
INDOBALINEWS - Spekulasi yang mengkaitkan pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara karena akan dikelola keluarga Presiden Joko Widodo langsung dibantah keras pihak kepresidenan.
Bantahan disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko atas spekulasi bahwa keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Itu pemikiran primitif," sergah Moeldoko dilansir INDOBALINEWS dari keterangan resminya di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat 9 April 2021.
Baca Juga: Peduli Bencana NTT dan NTB Kodam Udayana Kirim 6 Ton Bantuan Makanan hingga Pakaian Layak Pakai
Baca Juga: BMKG: Tinggi Gelombang 4 hingga 6 Meter Berpeluang Terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Bali
Baca Juga: Ambil Alih TMII Karena Terus Merugi, Pemerintah Ucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Soeharto
Kata Moeldoko, Kepala Negara tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.
Karenanya, mantan Panglima TNI ini berharap tak ada lagi spekulasi atau informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII.
Moeldoko meminta jangan lagi memiliki yang berpandangan seperti itu. Sebab, Presiden Joko Widodo tidak pernah sampai berpikir ke arah itu.
Baca Juga: Berkomitmen Tuntaskan Pembangunan Masjid Pakubuwono X Gibran Rela Keliling Cari Dana CSR
Baca Juga: Tabanan Miliki Desa Digital Mudahkan Pengurusan Izin hingga Informasikan Aktivitas Pedesaan
Baca Juga: Birokrasi Masih Menjadi Kendala dalam Kolaborasi Penelitian di Kampus
Dia memastikan, pemerintah akan mempercayakan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII ke depannya.
Pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.
Selain itu, telah dilakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu. Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga: Hadiri KTT D8 , Presiden Joko Widodo : Meningkatnya Nasionalisme Vaksin Harus Kita Tolak
Baca Juga: Polri Fokus Evakuasi Korban dan Kirim 9 Ton Lebih Bansos bagi Warga Terdampak Bencana NTT
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi assessment, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).
BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangai persoalan yang ada. “Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” imbuh Moeldoko.
Dijelaskan kembali, pengambilalihan TMII oleh Negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan. Apalagi selama ini pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita yang nilainya mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun. ***
