Baca Juga: Badung Targetkan Tahun 2021 Semua Puskesmas Siapkan Layanan Klinik Berhenti Merokok
Pihaknya menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama.
“Maka, kami bersama KSP dan Setwapres sedang menyusun Perpres terkait penguatan moderasi beragama. Dengan begitu, kami harapkan bisa diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Nifasri.
Pada bagian lain, Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama.
Baca Juga: Moscow State University dan Denpasar Jajaki Kerja Sama Tangani Limbah Pertanian dan Ternak
Kementerian Dalam Negeri diharapkan terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.
Aktivis Demokrasi dan Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifah menggarisbawahi bahwa moderasi beragama merupakan respon atas cara beragama yang cenderung monolitik non dialogis, mengkutub dan ekstrimitas.
Yuniyati juga menilai, moderasi beragama adalah tuntutan global karena menguatnya paham ekstrimisme dan nativisme. ***