Network
INDOBALINEWS - Sejak awal tahun 2022 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia hingga Rabu 27 Juli 2022 telah mencapai 131 kasus.
Mengingat saat ini wilayah Indonesia tengan memasuki musim kemarau, pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kamis 28 Juli 2022.
Baca Juga: Kopda Muslimin, Dalang Pelaku Penembakan Isteri Ditemukan Meninggal di Rumah Orang Tuanya
"Meski bencana di Indonesia masih didominasi oleh kejadian Hidrometeorologi basah, pemerintah daerah kami imbau untuk tetap siaga dan waspada akan potensi karhutla," kata Letjen TNI Suharyanto dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjuit dikatakannya juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan beberapa langkah dukungan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai upaya pencegahan, BNPB telah membentuk Desa Tangguh Bencana Karhutla serta melakukan edukasi kepada publik terkait mitigasi karhuta. Selain itu, BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi jangka panjang berbasis vegetasi.
Baca Juga: Gaet Mantan Managing Director Grabpay Jadi CEO, DOKU Optimis Jelajah Pasar Regional
Pada saat status tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan di suatu daerah, BNPB akan memberikan bantuan operasi udara. Bantuan ini berupa pemberian dukungan helikopter untuk operasi pemadaman maupun patroli.
Hingga hari Kamis (28/7), terdapat lima provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla di tahun 2022. Adapun lima provinsi tersebut adalah Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
"Penetapan status siaga darurat bencana ini menjadi dasar penanganan darurat kita di lapangan. Sepanjang daerah belum menetapkan status tersebut, maka kita belum bisa menurunkan bantuan heli," tegas Suharyanto.
Baca Juga: Saat Tengah Terlelap, Bale Adat Gede Anom Ludes Terbakar, Kerugian Rp150 Juta
Sementara untuk dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB akan membuat surat rekomendasi pendanaan TMC sesuai kebutuhan, sehingga BRIN sebagai pelaksana bisa mendapatkan anggaran langsung dari Kementerian Keuangan..
"Sehingga setelah mendapat surat rekomendasi dari BNPB, BRIN dapat mengajukan langsung kepada Kemenkeu terkait pendaan dan pertanggungjawaban untuk TMC," pungkas Suharyanto. ***
