Network
IndoBaliNews - Kapolda Bali Irjen Pol Putu Gede Jayan Danu, menyoroti adanya video yang beredar luas di media sosial soal perilaku wisatawan asing di Bali yang tidak pantas dikonsumsi publik.
Kapolda Jayan Danu mengatakan akan memproses hukum siapapun yang menyebar luaskan video yang masuk katagori melanggar undang -undang ITE.
Baca Juga: Lagi, WNA Bikin Keributan Mengaku Mabok
"Prilaku memviralkan itu juga, kan ada undang -undang ITE ya, itu juga akan kita proses, jadi tidak sembarangan juga, jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan -perbuatan menyimpang yang dilakukan para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian di viralkan, nah ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari undang undang ITE," jelas Kapolda Jayan Danu.
Kapolda yang merupakan putra Bali kelahiran Jakarta tersebut mengatakan hal ini di rumah jabatan gubernur Bali saat jumpa pers bersama gubernur Bali Wayan Koster, menyikapi berbagai peristiwa kepariwisataan Bali, Ahad siang, 28 Mei 2023.
Baca Juga: WNA Italia Diduga Jual Tanah di Badung, Imigrasi Ngurah Rai Janji Dalami
Disebutkan bahwa ada 15 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan asing di Bali yang diproses pihak kepolisian Daerah Bali, dan lebih dari seribu kasus pelanggaran lalu lintas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan jumlah ini banyak, "Artinya yang kami lakukan bertiga Gubernur, Kapolda dan Kakanwilkumham sangat responsif terhadap cepatnya pemberitaan viral yang memberitakan hal -hal yang berkaitan dengan perilaku wisatawan di wilayah Bali ini," tambah Gubernur Koster.
Baca Juga: Kantor Imigrasi Denpasar Tindaklanjuti Video Viral Bule Telanjang Saat Pertunjukan Tari di Ubud
Gubernur Koster menepis anggapan bahwa pihaknya atau Kemenkumham tidak responsif atas kasus yang terjadi selama ini, "Sekaligus juga saya menyampaikan tidak benar kalau ada pemberitaan yang adanya pengaduan dari masyarakat terkait perilaku wisatawan yang tidak sopan ini tidak mendapat respon dari pemerintah provinsi Bali, tidak mendapat respon dari Kanwilkumham, tidak mendapat respon dari Polda Bali, itu tidak benar, data itu menunjukan, dan kedepan kami akan lebih tegas menindak" tutup Gubernur Koster.***
