Hasto Maklumi Bantahan Anies Soal Indikasi Tekanan Politik

- 22 November 2023, 21:03 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers usai acara konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024, di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu 22 November 2023.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers usai acara konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024, di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu 22 November 2023. /Dok Muamar

"Mungkin belum membaca media Indonesia. Karena banyak media kan juga sudah mengungkapkan hal itu. Jadi apalagi di media Indonesia yang juga dikenal sangat kritis," kata Hasto lagi.

Baca Juga: BIGHIT MUSIC Resmi Umumkan RM, Jimin, V dan Jungkook Siap Jalani Wajib Militer

Ia juga menyebutkan, bahwa soal itu pihaknya mengaku komunikasi langsung dengan Cak Imin atau cawapres saat berada di Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

"Saya sendiri juga sudah komunikasi dengan Cak Imin ketika berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan komunikasi sudah dilakukan secara tertutup yaitu seni dalam politik itu seperti itu biar tidak ada tekanan-tekanan lebih lanjut," katanya.

"Karena tekanan itu kan berat. Jadi strategi yang disampaikan oleh Bapak Anies oleh Bapak Muhaimin Iskandar itu juga dalam rangka agar mengurangi tekanan-tekanan itu, jadi saya langsung komunikasi dengan Cak Imin," jelasnya.

Baca Juga: Liga 1: Madura United vs Bali United: Teco Tak Masalah Banyak Pemain Absen, Ambisi Pertahankan 4 Besar

 

Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya saat ini berkonsentrasi dengan kemenangan Ganjar-Mahfud. Meskipun, di Bali yang merupakan basis Partai PDIP sempat terjadi tekanan tersebut.

"Kami konsentrasi kepada pemenangan Bapak Ganjar dan Prof Mahfud yang meskipun di Bali ini menjadi bukti di basis PDI Perjuangan saja terjadi. Tapi kan kami akhirnya maklum, ketika mahkamah konstitusi saja bisa dimanipulasi, demokrasi dikebiri apalagi yang lain," ujarnya.

"Maka muncul berbagai arogansi ketika elemen-elemen dari kepala desa dikumpulkan padahal Undang-undang nyata-nyata tidak boleh dilakukan hal itu, kepala desa harus netral tapi itu dilakukan secara telanjang dihadapan seluruh rakyat Indonesia, itu kan juga bentuk mobilisasi penggunaan kekuasaan yang tidak boleh dilakukan," ujarnya. ***

Halaman:

Editor: Shira Ade


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah