Network
INDOBALINEWS - Kegagalan komunikasi politik dilakukan para pembantu Presiden RI Joko Widodo, menyebabkan kebijakan Presiden menjadi penuh gejolak dan menimbulkan citra negatif di masyarakat.
Salah satunya Omnibus Law khususnya UU Cipta Kerja yang menjadi polemik dan menimbulkan keresahan karena banyaknya hoak yang tidak teratasi dengan baik.
Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengganti jajaran menteri yang dianggap gagal melakukan komunikasi kebijakan publik.
Baca Juga: Orang Dekat Pak SBY Mungkin Nanti Akan Ada Yang Ditangkap! Prediksi Mahfud MD
Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Hendrik Dikson Sirait menyatakan, perlunya menteri yang memiliki komunikasi politik bagus untuk mendukung empat tahun sisa pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.
"Karena itu, Jokowi sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam, dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik kepada rakyat," kata Hendrik dalam keterangan pers peringatan satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode kedua, Selasa (20/10/2020)
Baca Juga: Resmi, Nama ‘Jalan Joko Widodo’ Sebagai Nama Jalan di Abu Dhabi UAE
Menurutnya, akibat kegagalan komunikasi politik dilakukan para pembantunya, menyebabkan kebijakan Jokowi menjadi penuh gejolak dan citra negatif di masyarakat, seperti UU Omnibus Law Cipta kerja, seperti yang dikutip dari RRI.
"Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan eksklusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya, serta ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat, " jelasnya
