INDOBALINEWS - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku menduga ada menteri yang secara diam-diam ingin merebut kekuasaan Jokowi, jika nanti terjadi krisis ekonomi.
Bahkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total Jakarta, oleh Arief juga diduga bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Malah ada menteri yang mau berkhianat. Mau berkhianat mau mencari kesempatan kalau-kalau terjadi krisis ekonomi, krisis politik, dia bisa ambil alih kekuasaan," duga Arief.
Baca Juga: Bambang Trihatmodjo Dicekal Sri Mulyani Terkait Utang, Balik Gugat
Seperti yang dilansir RRI dari akun Agama Akal TV, Sabtu (12/9/2020), Arief bilang, "Saya curiga jangan-jangan PSBB ditetapkan untuk gulingkan Jokowi," dalam video bertajuk "Anies Harus Dipecat" .
"Tebak sendiri lah, kira-kira menteri mana yang kuat, yang bisa mengambil alih kekuasaan," ujar Arief yang enggan mengungkapkan identitas dari menteri yang dia maksud.
"Jadi ini ada benang merahnya antara PSBB total dengan menteri yang ada di Jokowi loh. Ini kita harus kasih tahu ke Jokowi. Makanya kita impeach juga kan. Wong Soeharto aja kita bisa impeach (makzulkan-red) apalagi gubernur. Tapi percayalah kalau ada yang berani meng-impeach Kang Mas Jokowi itu akan berhadapan dengan aku dan kawan-kawan," tukasnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Istana Berusaha 'Mematikan Langkah’ Anies , Mahfud dan Sri Mulyani di Prediksi Siuman
Sebelumnya, Arief sempat mengimbau Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk segera menghadap Presiden Jokowi dan meminta penonaktifan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Alasannya, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan pemberlakuan PSBB total tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Baca Juga: Anies Bikin Aturan Sendiri, Dilanggar Sendiri
Sebagaimana diketahui, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total seperti awal pandemi Covid-19 lalu. Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Baca Juga: 'Ahok Banyak Bacot Tanpa Dasar' , Hingga Andre Minta Jokowi dan Erick Pecat Ahok
Anies menjelaskan bahwa keputusannya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
Namun belakangan, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan, ketika bertemu dengan para pimpinan media belum lama ini, Presiden Jokowi malah menilai bahwa pembatasan sosial skala mikro di tingkat komunitas, RT, RW lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.(***)