INDOBALINEWS - Banyak pihak khawatir jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan akan timbul banyak klaster baru.
Pemerintah yang tetap ingin melaksanakan Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 ini.
“Penyelenggaraan Pilkada (2020) harus tetap dilakukan, dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan norma baru dengan cara baru,” imbau Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengkonfirmasi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pilkada 2020 dipastikan akan tetap berlangsung di tengah pandemi virus corona Covid-19, seperti yang tampak dalam akun Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada 24 September 2020.
Baca Juga: Kasus Jerinx di Bali, Kuasa Hukum Kecewa Bandingkan Sidang Offline Pinangki
Baca Juga: Facebook, Google dan Twitter Digugat Thailand Atas Konten Demo Anti Pemerintah
Luhut yang mendapat penugasan khusus untuk menurunkan covid-19 selama dua minggu, seperti yang disampaikan Najwa, menyatakan bahwa tugasnya adalah menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo, walau ada perbedaan pendapat di lapangan terkait pelaksanaan Pilkada 2020.
"Kalau di tentara itu ada proses pengambilan keputusan hanya dua, kalau sudah diputuskan, laksanakan, amankan. Gak boleh lebih dari itu, itu yang saya dapatkan dari para senior saya dulu," tegas Luhut.
Dipastikan pula bahwa ada langkah langkah yang telah dipastikan agar Pilkada tidak menjadi klaster baru Covid-19.
"Jadi apa yang mau kita lakukan, dan Presiden setuju. Kita sudah usulkan pada KPU maupun Bawaslu nanti dan juga sudah kepada Kapolri supaya dibatasi nanti kampanye," ujar Luhut.
Luhut menyampaikan pula bahwa tidak ada kampanye terbuka , hanya melalui daring saja, di masa era baru ini, “intinya saya sudah saran kepada Presiden, kepada Kapolri teman teman Kapolda dan Kodam Pangdam, kita gak mau itu terjadi, karena kalau terjadi akan buat masalah jadi runyam, dan semua termasuk presiden pun setuju kemarin, “ paparnya.
Najwa mempertanyakan kondisi praktek dilapangan bahwa implementasi dari berbagai aturan sulit dijalankan , bahkan banyak pengabaian terjadi saat mulai proses pendaftaran sekalipun. “Prakteknya tidak semudah itu,” Najwa menyampaikan kepada Luhut.
Sementara Luhut merespon pertanyaan Najwa, “setuju bahwa kemarin belum (tegas) , dan kita lihat saja sekarang…, dan kita imbau semua pemimpin politik dan yang punya keinginan politik kita harus duduk tenang, kita punya tanggung jawab sekecil apapun untuk keamanan republik ini,’ rinci Luhut.
Baca Juga: Elvy Sukaesih Dikabarkan Meninggal Covid-19? Fitria Minta Doa Sang Ibu Sehat
Baca Juga: Pejabat Korea Selatan Tewas Ditembak Saat Coba Membelot ke Utara
Sementara Luhut menyampaikan pernyataannya di atas, Najwa menampilkan cuplikan video konser yang terjadi di tengah kampanye beberapa waktu lalu kepada Luhut, untuk kemudian mengkonfirmasi soal potensi klaster atas kerumunan yang terjadi.
Video yang ditampilkan oleh Najwa itu adalah video konser kampanye beberapa waktu lalu yang diunggah oleh akun Twitter @Cobeh09 pada Kamis, 24 September 2020.
Tampak kerumunan orang yang cukup banyak karena itu merupakan konser yang diselenggarakan oleh paslon Pilkada 2020 ini, seperti yang disebut oleh pemilik akun pengunggah video tersebut.
Luhut merespon gambar video yang ditampilkan itu sebagai upaya provokasi oleh Najwa.
“ gini Najwa...jangan marah kamu ya… ngapain kamu provokasi gambar gambar kayak beginian…” ujar Luhut.
Najwa menjelaskan bahwa ini adalah fakta yang terjadi dilapangan dan bukan memprovokasi dan mengatakan bahwa pak Luhut pun sudah tahu dilapangan terjadi seperti ini.
“Ini dulu… ya dulu kan...Iya tahu, tapi kan gak perlu dianukan gini kan.. Kita carilah sekarang topik topik yang tidak membuat seperti ini, itu himbauan saya.,” tangkis Luhut.
Menurut Luhut, hal itu yang membuat tanpa kita sadari kita ikut membuat kacau, karena ini tanggung jawab kita kepada kemanusiaan.
Baca Juga: Playboy Majalah Akan Bangkit Lagi, Segera
Najwa terus mencecar pertanyaan kepada Luhut atas tanggung jawab memastikan kesehatan publik, “banyak publik mengatakan bahwa (pemerintah) mengambil keputusan terus menjalankan pilkada berarti tanggung jawab publiknya tidak dilakukan.” sambar Najwa.
Tapi dengan kita memberikan rambu-rambu nya yang jelas, aturan mainnya yang jelas, ya..mestinya bisa..mestinya bisa..saya yakin bisa,” pungkas Luhut.
Najwa membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara lain yang juga melaksanakan pemilihan di era pandemi namun dalam kondisi tren kasus yang sedang turun, Luhut menyampaikan bahwa di Amerika pun juga melakukan dan tidak semua di Amerika trennya turun dan tidak bisa secara langsung membanding-bandingkan situasinya.
Baca Juga: Klinik Ilegal Aborsi di Jakarta Digerebek, Dokter dan Pasien Diciduk
Pembicaran dalam diskusi di video itu yang ditayangkan di Youtube oleh Najwa, rupanya mengundang reaksi banyak pihak, terutama reaksi Luhut Binsar Panjaitan saat dicecar pertanyaan yang mengkritiknya atas video konser saat kampanye Pilkada.
Salah satunya akun Twitter @Cobeh09 pada Kamis, 24 September 2020, yang menggunggah ulang Youtube Najwa dan berkomentar unik yang hingga kini mencapai 14,9 ribu likes, dan mendapat respon dari 8.237 pengguna.
Berikut Tweet Agus Susanto II @Cobeh 09
LBP Protes…
Karena Saat
LBP Sedang “Bla Bla Bla”
Tiba-2
Najwa Shihab
Menayangkan
Pelanggaran Protokol Covid-19
Oleh Peserta PIlkada:
Gibran (Kota Solo, Jawa Tengah)
Dan
SMS ( Kabupaten Pohuwanto,
Gorontalo)
Kkkkkkkkkk….
(***)