Network
INDOBALINEWS - Rencana penerapan PPN 12 persen pada sembako termasuk pada sektor pendidikan jika dikontraskan dengan peniadaan pajak untuk kendaraan dan properti sebagai hal yang ironis dan tidak adil.
Karena itu, dua partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak rencana itu.
n
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, partainya tegas menolak rencana penerapan PPN 12 persen pada sembako termasuk pada sektor pendidikan, sebagaimana dilansir dari pikiran-rakyat.com, Sabtu 12 Juni 2021.
Baca Juga: Menuai Kontroversi, Menko Polhukam Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tak Akan Cabut UU ITE
Pihaknya menilai PPN sembako 12 hanya akan merugikan masyarakat khususnya rakyat miskin.
"Di situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan membuat kebijakan yang menambah penderitaan rakyat. Apalagi dikontraskan dengan peniadaan pajak untuk kendaraan dan properti, sungguh ironis dan tidak adil," demikian kata Zulkifli melalui akun Twitter-nya @ZUL_Hasan Jumat, 11 Juni 2021.
Senada dengan PAN, Nasdem juga menilai PPN sembako 12 persen hanya akan menambah beban rakyat.
Baca Juga: Vicky Prasetyo Merasa Bersalah Kalina Ocktaranny Terseret dalam Kontroversi dan Sensasi Hidupnya
Ditegaskan, Fraksi NasDem menolak rencana, usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal tarif pajak itu. NasDem akan perjuangkan itu jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR.
"Dari awal, kami tegaskan itu," kata anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad HM Ali
Pajak negara dapat ditingkatkan dengan cara lain. Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif.
Baca Juga: Sindir Sri Mulyani soal Pajak Sembako, Andi Arief : Sekolah Tinggi Tinggi bukan untuk Menyengsarakan Rakyat
"Pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," kata Ahmad HM Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem.
Karenanya, dia meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang rencana ini dengan benar.
Jadi, jangan seolah-olah soal pendapatan negara ini adalah champion Kemenkeu sendiri. Jadi yang dipikirkan hanya menaikkan tarif pajak.
Baca Juga: Hina Presiden Bisa Dihukum 4,5 Tahun Bui, Formappi: Membungkam Kebebasan Berpendapat Warga Negara
"Duduk dan kerja sama dengan kementerian lain, sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya," tutupnya. ***
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com berjudul "Dua Partai Pendukung Jokowi Kompak Tolak Pajak Sembako 12 Persen: Jangan Tambah Beban Rakyat"
