Network
INDOBALINEWS - Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII, secara aklamasi menetapkan anggota Komisi VII DPR RI Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.
Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman Herry untuk memimpin HNSI lima tahun ke depan.
Ketum Herman mengatakan dalam kepemimpinannya yang akan menjadi fokus kerjanya adalah memberikan data kapal dan nelayan yang akurat kepada Pemerintah Indonesia, sehingga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bisa secara akurat didapatkan oleh nelayan kecil.
Baca Juga: Ketum Herman Herry Dukung Ganjar-Mahfud, Sebagai Pribadi, Meski Tegas HNSI Bukan Organisasi Politik
"Contoh kongkrit data kapal nelayan yang tidak jelas, data jumlah nelayan yang tidak jelas. Ini yang kami sandingkan dengan pemerintah dan memberikan data. Sehingga, bersama-sama dengan pemerintah dan kementrian untuk mewujudkan program-program, termasuk usulan-usulan nelayan yang mana usulan itu tentunya berefek kepada kesejahteraan dan bantuan kepada nelayan," kata Herman seusai Munas HNSI di Kuta, Badung, Bali, Jumat sore 3 November 2023.
Ia menyebutkan bahwa yang paling dia soroti persoalan di nelayan bahwa BBM subsidi yang seharusnya didapatkan nelayan kecil malah itu dinikmati oleh nelayan industri.
"Nomor satu adalah subsidi BBM, persolaan subsidi BBM hari ini, BBM subsidi itu bukan dinikmati oleh nelayan kecil, tetapi nelayan industri," imbuhnya.
Baca Juga: Transfer Pemain Liga 1: PSM Makassar Lepas Everton Nascimento ke PSS Sleman
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah belum serius untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan kecil. Selain itu, soal perikanan juga tidak masuk dalam program ketahanan pangan nasional.
"Oleh sebab itu, kami usulkan supaya soal perikanan ini masuk dalam ketahanan pangan. Kemudian nelayan harus mendapat subsidi secara tepat. Hari ini subsidinya, dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga nelayan hanya judulnya saja, yang menikmati subsidi itu orang lain," tuturnya.
"Dengan tidak mendapatkan subsidi, cost (harga) nelayan menjadi sangat mahal, karena harus membeli BBM dengan harga normal. Ini hal utama yang harus kita bicara dengan pemerintah, persoalannya seperti ayam sama telur, kebijakan dibikin dulu data tidak ada, atau data dibikin dulu, baru kita minta kebijakan," lanjutnya.
Baca Juga: Mau Kolesterol Kamu Turun? Makan 5 Buah Ini, Simak Yuk!
Herman juga menyatakan belum memiliki data berapa banyak BBM subsidi yang dibelokkan tidak sampai kepada nelayan kecil. Namun, menurutnya soal BBM subsidi tidak sampai ke nelayan kecil adalah rahasia umum.
"Data penguat kami belum miliki. Tetapi kami langsung mau lakukan pendataan nelayan kami dulu, anggota kami ada berapa, dengan by name by address dan nama kapalnya. Sehingga subsidi itu bisa langsung kepada yang bersangkutan," jelasnya.
"Ini sudah jadi rahasia umum, bukan sudah lama, sudah jadi rahasia umum. Dan kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, karena data nelayan juga tidak ada yang akurat," paparnya.
Baca Juga: Climate Change, Kepiting Salju di Pantai Alaska Menghilang
Sementara, dengan terpilihnya menjadi Ketum HNSI, Herman akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung HNSI. Karena, tujuan HNSI sama dengan tujuan pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyat dalam hal ini nelayan di Indonesia.
Sementara, disinggung soal dirinya yang telah menjadi anggota Komisi VII DPR RI, langkah apa yang dilakukan untuk memberantas penyimpangan BBM subsidi yang tidak tepat tersebut. Pihaknya, selama ini sudah terus melalui koordinasi dengan para penegak hukum untuk menertibkan pembelokan BBM subsidi tersebut.
"Untuk penyimpangan subsidi yang kami lakukan dan saya sudah sekian belas tahun di Komisi VII, penegakkan hukum, tentu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di dalam rangka menertibkan pembelokan BBM subsidi, aparat sudah melakukan tapi belum masif dan masih saja kebocoran BBM di mana-mana dan tidak tepat sasaran. Dan hal ini terus menjadi persoalan polemik sampai hari ini," jelasnya.
Baca Juga: Transfer Pemain Liga 1: Persebaya Surabaya Makin Dekat Datangkan Witan Sulaeman dari Persija Jakarta
Ia menyatakan, sebagai anggota DPR RI pihaknya akan terus-menerus memperjuangkan supaya penertiban penyimpangan BBM subsidi itu dari kalangan penegak hukum tetap berjalan kendati itu belum maksimal.
"Kenapa belum maksimal, pembuktiannya juga susah karena data nelayanya tidak jelas. Itulah sebabnya saya masuk HNSI untuk membereskan infrastruktur. Datanya dulu, sehingga kita bisa duduk dengan pemerintah untuk membicarakan bahwa data sebenarnya adalah ini dan kita rubah cara subsidi itu," tandasnya.
Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII telah digelar sejak tanggal 2 November 2023. Sementara, terpilihnya Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI mengantikan Ketua Umum DPP HNSI sebelumnya, yakni Mayjen (Purn) Yussuf Solichien.***
Baca Juga: Dibongkar Jaringan Narkoba Keripik Pisang Dijual Online di Medsos, 8 Pelaku Dibekuk
Baca Juga: India, Pakistan, Cina Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Terbesar Indonesia
