Network
INDOBALINEWS - Bali bersiap raih kepercayaan dunia menjelang pelaksanaan Forum PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction /GPDRR) di Nusa Dua pada tahun 2022 mendatang. Rencananya event ini dijadwalkan akan dihadiri oleh sekitar 7.000 delegasi dari 193 negara.
Salah satu bentuk kesiapannya adalah terobosan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali untuk menyegerakan sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada dunia usaha pariwisata di Bali.
Sertifikasi ini menjadi penting untuk menarik kepercayaan dunia bahwa Bali tak hanya siap menggelar event di era new normal pasca pandemi covid-19 tetapi juga telah menyiapkan industri pariwisatanya dalam kesiapsiagaan bencana alam dan non alam lainnya.
Baca Juga: Korupsi Pengadaan Masker Rp2,9 M, Kejari Karangasem Geledah Kantor BPKAD
Seperti yang dikatakan oleh Drs. I Made Rentin AP, M.Si, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali saat membuka acara Uji Publik Panduan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Dunia Usaha di Provinsi Bali di Swiss Bel Resort Watu Jimbar, Sanur Denpasar, Selasa 25 Mei 2021.
Menurut Rentin dibutuhkan masukan dari sejumlah pihak terkait segera disahkannya panduan sertifikasi kesiapsiagaan bencana dunia usaha di Bali. "Sertifikasi ini menjadi penting mengingat Provinsi Bali memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non alam," ujar Rentin saat membuka acara uji publik yang dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta ini.
Baca Juga: Viral Kabar Warga Meninggal Setelah Vaksinasi Covid-19 di Bali, Dinkes Membantah
Ditambahkan Rentin, bencana itu eeperti Tsunami, gempa, gunung berapi dan saat ini covid-19. Dan Bali memiliki karakteristik perekonomian yang sangat spesifik dibanding provinsi lainnya. Perekonomian Bali sangat bergantung pada industri pariwisata sehinga pertumbuhan perekonomian Bali banyak dipengaruhi pariwisata sebagai leading sector.
Dan belajar dari pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini bahwa kesadaran dan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.
Baca Juga: Terkuak Pelaku Penistaan Agama Soal Nyepi Karena Sakit Hati Lantas Membajak Akun Facebook
"Oleh karena itu sangat diperlukan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat khususnya dalam tahapan pra-bencana," jelasnya.
Sementara itu Sekretaris BPBD Bali, Gede Teja yang menjadi salah satu pembicara dalam acara yang digelar dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat dan CHSE di venue acara mengatakan bahwa pihaknya optimis menargetkan panduan ini selesai dalam dua bulan.
"Sehingga tahun ini juga kemungkinan di akhir semester 2021 kita sudah melakukan sertifikasi. Untuk membuat ini selesai tak hanya pihak BPBD tapi harus ada proses lanjutan seperti legalisasi ke Biro Hukum dan tahap tahap lanjutan lainnya," terang Gede Teja.
Baca Juga: Jambret IPhone 12 Milik Bule Jerman, Tedi Tertangkap lewat Tracking Nomor IMEI
Dikatakannya setelah ini masih akan ada lagi tahap berikutnya seperti tahap uji publik dengan dunia usaha, melatih para verifikator dan timnya, setelah itu ditetapkan SK nya secara regulasi, baru kemudian bisa dipergunakan di lapangan.
"Tahun ini harus ada target untuk sertifikasi kendati tak menentukan target jumlah. Yang menjadi prioritas utama adalah pada awal tahun 2022 Bali menggelar konferensi internasional, tentu saja lokasinya harus disertifikasi dulu untuk meyakinkan kepada para peserta internasional bahwa lokasi aman," beber Teja.
Baca Juga: Insan Pariwisata Dorong Pemerintah Pusat Segera Realisasikan Work From Bali
Kemudian, sejauh ini sudah ada 64 pelaku usaha pariwisata yang telah memiliki sertifikasi kesiapsiagaan bencana yang telah expired dan harus diperbaharui. Dan ha ini menjadi prioritas kedua.
Ketiga adalah pihak-pihak yang sudah mengajukan permohonan yang jumlahnya sekitar lima lebih. "Jika tak ada pandemi mungkin akan lebih banyak karena saat ini hotel kan sebagian tak beroperasi. Jika dulu ada waiting list sekarang karena situasi pandemi berkurang."
Dijelaskannya juga bahwa sertifikasi ini khusus untuk dunia usaha pariwisata terlebih dahulu sesuai dengan misi Gubernur nomor 19 bahwa pemerintah harus menjamin keamanan Krama Bali dan wisatawan. "Sesuai dengan misi Bapak Gubernur ini pegangan utama, kita menerjemahkannya misi Pak Gubernur dengan program sertifikasi," tambahnya.
Sementara itu Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Bali Gede Sudiartha saat menutup acara uji publik mengatakan dalam sertifikasi ini, pihaknya juga assesor tengah menguji verifikator dan menerapkan kualitas verifikator yang benar-benar mumpuni untuk menjalankan pelaksanaan sertifikasi nantinya.
Menurut Gede, sertifikasi ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi dunia usaha pariwisata serta standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali khususnya pada penanggulangan bencana Provinsi Bali.
Baca Juga: Tenggelam dan Terapung Berhari-Hari di Semudera Hindia, 19 ABK Bandar Nelayan 188 Tiba di Bali
"Tak pandang bulu, kualitas harus dijaga. Jika tak memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan maka pasti tak akan lulus uji sertifikasi," tandas Gede Sudiartha
Para peserta uji publik di Sanur berasal dari sejumlah instansi terkait diantaranya perwakilan Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, MAjelis DEsa Adat Provinsi Bali, BMKG, Basarnas, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas KLH, Kalaksa BPBD seluruh Kabupaten dan Kota di Bali, PMI, FPRB, Dinas PEkerjaa Umum, Relawan Peduli Bencana, juga Forum Wartawan Peduli BEncana (Wapena), Sub-Nasional Siap Siaga Tim Bali dan lainnya.***
