Network
INDOBALINEWS - Pembahasan Addendum Andal dan RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali, Senin 24 Januari 2022.
Pembahasan ini dihadiri tim penyusun Addendum, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pemrakarsa proyek, PT Pelindo III, MDA, dan instansi terkait.
Hadir pula Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Bali, Krisna ‘Bokis’ Dinata, SPd; serta Daffa Wiraseno, perwakilan Organisasi Gerakan Mahasiswa Frontier Bali.
Baca Juga: Tertangkap Basah Mau Nyabu di Pinggir Jalan, 3 Sopir Truk Proyek Sirkuit Mandalika Dibekuk Polisi
Dalam pembahasan tersebut, Krisna Dinata menyampaikan sejumlah tanggapan penting. Di antaranya, Proyek Pusat Kebudayaan Bali tersebut merupakan proyek strategis dan berdampak luas.
Karena proyek tersebut merupakan proyek strategis dan berdampak luas, menurut dia, maka seharusnya pembahasan tersebut ditunda. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/ XVIII/ 2020, pada amar putusan nomor 7, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Baca Juga: Masuk Sasaran Prioritas Vaksin Booster? Begini Cara Cek Jadwal Vaksinasinya
“Kami meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menunda pembahasan Addendum Andal RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Krisna Dinata menambahkan, proyek Pusat Kebudayaan Bali Terpadu ini juga dipaksakan dibangun pada kawasan rawan bencana.
