Network
Bahkan, sebutnya, tidak sedikit PMI yang sudah pulang bekerja di luar negeri kembali menjadi pengangguran.
"Kalau saja dari dana remitansi, para PMI ini diberikan modal usaha, tentu tidak menjadi beban pemerintah ke depannya. Bahkan, antar PMI dan pemerintah bisa saling bertukar pengalaman untuk memajukan suatu daerah," katanya.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Label Rekaman Tradisional, Ada Gamma Startup Musik Baru dari Mantan Eksekutif Apple
Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LP2MI) NTB, Aris Munandar, menyatakan, PMI sebagai pahlawan devisa mestinya mendapat perhatian dari pemerintah.
Dana remitansi yang dihasilkan oleh PMI ini, kata dia, sebenarnya mamapu menjadi perkuatan modal usaha untuk mendukung kehidupan PMI dan keluarganya.
Artinya, sebut Aris, para PMI ini tidak perlu harus kembali bekerja ke luar negeri lagi untuk mencari modal.
Baca Juga: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Sebesar Rp300 T Libatkan 460 Orang
"Dana remitansi itu bisa menjadi harapan para PMI dan keluarganya, dengan perhatian dan bimbingan dari pemerintah," katanya.
Tetapi kenyataan yang ada, sebutnya, pemerintah sepertinya tidak peduli, baik dengan permasalahan PMI di tempat kerjanya, maupun untuk sekedar pemberdayaan.
Bahkan, kata dia, pegiat PMI dan lembaga lainnya yang intens dan peduli dengan PMI, sangat peduli, walupun tidak memiliki anggaran.
