Network
INDOBALINEWS - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan pembangunan Gedung Kantor Wilayah baru. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, untuk membahas rencana rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah Bali pada Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi gedung kantor saat ini yang sudah tidak representatif dan tidak memungkinkan untuk menampung 169 orang pegawai serta memenuhi kebutuhan ruang kerja yang memadai.
Kondisi gedung saat ini tidak hanya membatasi ruang gerak pegawai, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Desain, struktur, dan tata letak gedung yang tidak mendukung juga menghambat penambahan/perubahan layout untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.
Baca Juga: Peringatan Kenaikan Isa Almasih di Bali: Polisi Sterilisasi Sejumlah Gereja
Pembangunan Gedung Kantor Wilayah baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini dan menghadirkan ruang kerja yang lebih kondusif dan efisien bagi para pegawai. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kinerja dan produktivitas, serta ultimately, memberikan layanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu dan Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra memaparkan secara detail kebutuhan ruang kerja di Kanwil Kemenkumham Bali. Mereka menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang mencapai 169 orang saat ini tidak dapat ditampung dengan baik di gedung lama.
Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa desain, struktur, dan tata letak gedung saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan/perubahan layout. Hal ini menyebabkan inefisiensi ruang kerja dan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham Bali secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara memberikan arahan dan masukan terkait rencana pembangunan Gedung Kantor Wilayah baru. Beliau menekankan pentingnya analisa kebutuhan biaya dan penilaian ambang batas kerusakan, serta menyarankan untuk memperhatikan analisa dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
